Pasal 15 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 15, hak asasi manusia hanya dapat dikurangi apabila tiga syarat telah terpenuhi:

1. Harus ada kedaruratan umum yang mengancam kehidupan bangsa
2. Tindakan yang diambil haruslah tindakan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk menanggulangi kedaruratan yang ada; dan
3. Tindakan yang diambil harus sesuai dengan kewajiban-kewajiban lain negara tersebut berdasarkan hukum internasional

Selain itu, pengurangan harus memenuhi syarat prosedural. Tindakan pengurangan dan alasan-alasannya harus diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Majelis Eropa, dan begitu pengurangan tersebut diakhiri, hal ini juga harus disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

• Dalam Perkara Yunani pada tahun 1969, Komisi Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa tindakan pengurangan oleh Yunani tidak sah karena tidak terbukti bahwa memang ada ancaman subversi dari kelompok komunis.^[1] Ini adalah satu-satunya perkara ketika upaya pengurangan dianggap tidak sah oleh lembaga pengawas hak asasi manusia di Majelis Eropa.^[2]
• Operasi Demetrius: orang-orang yang ditangkap tanpa melalui pengadilan akibat pelaksanaan "Operasi Demetrius" tidak dapat mengajukan perkara ke Komisi Hak Asasi Manusia Eropa mengenai pelanggaran Pasal 5 (tentang hak kebebasan dan keamanan pribadi) karena pada 27 Juni 1975, Britania Raya memberitahukan Majelis Eropa bahwa negara tersebut telah mendeklarasikan "kedaruratan umum sesuai dengan Pasal 15(1) Konvensi HAM Eropa".^[3]

Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa biasanya menerima deklarasi kedaruratan yang dinyatakan oleh negara anggota. Hal ini telah dipertanyakan oleh akademisi yang merasa bahwa Mahkamah HAM Eropa seharusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyataan keadaan darurat agar Pasal 15 tidak disalahgunakan untuk menghindari kewajiban hak asasi manusia.^[4][5]