Pemerintah di Jalur Gaza

Pemerintahan Jalur Gaza sejak pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas pada bulan Juni 2007 dilakukan oleh Hamas, yang sering disebut dengan pemerintahan Hamas di Gaza.^[1][2][3] Pemerintahan Hamas dipimpin oleh Ismail Haniyeh dari tahun 2007^[4] hingga 2014 dan sekali lagi dari tahun 2016.

Jalur Gaza
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Jalur Gaza
Hamas Piagam Hamas Ketua Biro Politik (di luar Gaza): Ismail Haniyeh Ketua di Jalur Gaza: Yahya Sinwar Komandan militer: Mohammed Deif Wakil komandan militer: Marwan Issa
Lambang nasional Bendera Lagu Kebangsaan Lambang
Dewan Legislatif Dewan Legislatif Palestina Anggota saat ini Ketua Dewan Aziz Duwaik
Pemilihan umum Pemilihan umum Daerah pemilihan Partai politik
Divisi administratif Kegubernuran Kota
Hubungan luar negeri Posisi internasional Hamastan Paspor Otoritas Palestina Proses rekonsiliasi Fatah–Hamas
l b s

Setelah Hamas memenangkan pemilihan legislatif Palestina pada tanggal 25 Januari 2006, Ismail Haniyeh dinominasikan sebagai Perdana Menteri,^[5] membentuk pemerintahan persatuan nasional Palestina dengan Fatah. Pemerintahan ini secara efektif runtuh dengan pecahnya konflik kekerasan antara Hamas dan Fatah. Setelah pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas pada tanggal 14 Juni 2007, Ketua Otoritas Palestina Abbas membubarkan pemerintah pimpinan Hamas dan menunjuk Perdana Menteri Salam Fayyad.^[6] Meskipun pemerintahan baru Palestina yang berbasis di Ramallah diklaim meluas ke seluruh wilayah Palestina, pada kenyataannya kekuasaan tersebut menjadi terbatas pada Tepi Barat, karena Hamas tidak mengakui pemecatan tersebut dan terus memerintah Jalur Gaza.^[7] Kedua pemerintahan – pemerintahan Fatah di Ramallah dan pemerintahan Hamas di Gaza – menganggap diri mereka sebagai satu-satunya pemerintahan sah Otoritas Nasional Palestina. Komunitas internasional dan Organisasi Pembebasan Palestina, bagaimanapun, mengakui pemerintahan Ramallah sebagai pemerintahan yang sah.^{[butuh rujukan]}

Sejak perpecahan antara kedua pihak, terjadi konflik antara Hamas dan faksi serupa yang beroperasi di Gaza, dan dengan Israel, terutama Perang Gaza 2008–2009 dan Perang Gaza 2014. Radikalisasi Jalur Gaza membawa konflik internal antara berbagai kelompok, seperti tindakan keras Hamas tahun 2009 terhadap Jund Ansar Allah, kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda, yang mengakibatkan 22 orang terbunuh; dan tindakan keras Hamas pada bulan April 2011 terhadap Jahafil Al-Tawhid Wal-Jihad fi Filastin, sebuah kelompok Salafi yang terlibat dalam pembunuhan Vittorio Arrigoni.^[8][9] Sejak tahun 2015, kelompok yang berafiliasi dengan ISIS di Gaza juga menjadi perhatian Hamas.

Perundingan menuju rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas yang dimediasi oleh Mesir menghasilkan kesepakatan awal pada tahun 2011, yang seharusnya dilaksanakan pada Mei 2012 melalui pemilihan umum bersama. Meskipun ada rencana perdamaian, sumber-sumber Palestina yang dikutip pada bulan Januari 2012 mengatakan bahwa pemilihan umum bersama pada bulan Mei "tidak akan mungkin terjadi". Pada bulan Februari 2012, Khaled Meshal dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menandatangani perjanjian Hamas–Fatah Doha menuju implementasi perjanjian Kairo tahun 2011, meskipun pejabat Hamas di Jalur Gaza menyatakan ketidakpuasan dan "tidak dapat diterima" mereka terhadap perjanjian Doha. Pemerintahan persatuan dilantik pada 2 Juni 2014.^[10] Pemerintah seharusnya menjalankan fungsinya di Gaza, atau membentuk pemerintahan persatuan nasional yang anggotanya berasal dari semua faksi Palestina, termasuk Hamas, Fatah dan semua faksi lainnya, dan yang akan bertanggung jawab atas Gaza dan Tepi Barat serta mempersiapkan diri untuk pemilihan umum tetapi hal itu tidak terjadi karena perbedaan pendapat antara kedua partai.^[11] Namun demikian, pemerintah persatuan telah gagal menerapkan wewenang atas Jalur Gaza dan mulai September 2016 Hamas secara bertahap memperluas wewenang posisi Wakil Menteri dan Direktur Jenderal yang berbasis di Gaza, dalam sebuah tindakan yang secara luas disebut sebagai pembentukan pemerintahan alternatif.