Filipina v. Tiongkok
Filipina v. Tiongkok (juga dikenal sebagai Arbitrase Laut Tiongkok Selatan) adalah sebuah kasus arbitrase yang dibawa oleh Republik Filipina di bawah ketentuan arbitrase Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)[2][3][4] melawan Tiongkok terkait masalah-masalah di Laut Tiongkok Selatan[5] termasuk legalitas "sembilan garis putus-putus" yang diklaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan di bawah UNCLOS. Pada 19 Februari 2013, Tiongkok secara resmi menolak ikut dalam arbitrase tersebut karena, menurut Tiongkok, deklarasi 2006-nya yang berada di bawah artikel 298[6] menyoroti persengketaan yang dibawa oleh Filipina dan kasus tersebut menyinggung kedaulatan, serta menganggap pengadilan arbitrase tersebut tidak memiliki wewenang atas masalah tersebut.[7]
| Republik Filipina v. Republik Rakyat Tiongkok | |
|---|---|
 Logo Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) | |
| Pengadilan | Sebuah pengadilan arbitrase yang diatur di bawah Annex VII pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 |
| Diputuskan | 12 Juli 2016 |
| Majelis hakim | |
| Anggota majelis | Pemimpin Arbitrator:[1] Thomas A. MensahAnggota:  Jean-Pierre Cot Rüdiger Wolfrum Alfred H. Soons Stanislaw Pawlak |
Referensi
Pranala luar
- "The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China" (PDF). Permanent Court of Arbitration. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2019-01-29. Diakses tanggal 14 February 2016.
