Jammu dan Kashmir (wilayah persatuan)

Jammu dan Kashmir adalah suatu daerah di India yang berstatus sebagai wilayah persatuan^[1] dan terdiri dari bagian selatan wilayah Kashmir yang lebih besar Kashmir, yang telah menjadi sengketa antara India dan Pakistan sejak 1947, dan India dan Tiongkok sejak 1962.^[3][17] Garis Kendali membagi Jammu dan Kashmir dari wilayah kendali oleh Pakistan di Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan di barat dan utara. Wilayah persatuan Jammu dan Kashmir terletak di sebelah utara negara bagian Himachal Pradesh dan Punjab dan sebelah barat Ladakh, yang juga bagian sengketa Kashmir, dan juga dikelola oleh India sebagai wilayah persatuan.^[2]

Jammu dan Kashmir
Wilayah persatuan[1][2]
Dari atas ke bawah: Lembah Lidder, Benteng Akhnoor
Peta wilayah Kashmir yang disengketakan dengan dua wilayah yang dikelola India ditampilkan berwarna putih kuam[3][1][2]
Koordinat: 33°30′N 75°00′E / 33.5°N 75.0°E / 33.5; 75.0 75°00′E / 33.5°N 75.0°E / 33.5; 75.0
Negara	India
Wilayah persatuan	31 Oktober 2019
Ibu kota	Srinagar (Mei–Oktober) Jammu (November-April)[4]
Distrik	20
Pemerintahan
• Badan	Pemerintah Jammu dan Kashmir
• Gubernur Letnan	Manoj Sinha
• Ketua Menteri	kosong
• Badan legislatif	Unikameral (114 kursi)[5]
• Daerah pemilihan parlemen	Rajya Sabha (4) Lok Sabha (5)
• Pengadilan Tinggi	High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh
Luas [a]
• Total	42.241 km2 (16,309 sq mi)
Ketinggian tertinggi [6] (Nun Kun)	7.135 m (23,409 ft)
Ketinggian terendah (Sungai Chenab)	247 m (810 ft)
Populasi  (2011)[7]
• Total	12,267,013
• Kepadatan	290/km2 (750/sq mi)
Bahasa
• Resmi	Hindi, Kashmir, Dogri, Urdu, Inggris[8][9]
• Tutur	Gurjar, Pahari,[10] Punjab, Bhadarwah,[11] Bateri,[12] Khowar,[13] Shina,[14][15] Burushaski,[16]
Zona waktu	UTC+05:30 (IST)
Kode ISO 3166	IN-JK
Pelat kendaraan	JK
IPM (2018)	0.688 (Medium)
Situs web	www.jk.gov.in

Ketentuan untuk pembentukan wilayah persatuan Jammu dan Kashmir terkandung dalam Undang-undang Perombakan Jammu dan Kashmir, 2019, yang disahkan oleh dua majelis Parlemen India pada Agustus 2019. Undang-undang tersebut merombak kembali bekas negara bagian Jammu dan Kashmir menjadi dua wilayah persatuan, satu menjadi Jammu-Kashmir dan yang lain menjadi Ladakh, yang berlaku mulai 31 Oktober 2019.^[18]