Ketua Menteri Pulau Pinang
Ketua Menteri Pulau Pinang adalah kepala pemerintahan di negara bagian Pulau Pinang, Malaysia. Menurut konvensi, Ketua Menteri adalah pemimpin dari partai politik atau partai koalisi yang memperoleh mayoritas di Majelis Legislatif Negara Bagian Pulau Pinang (bahasa Melayu: Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang), kemudian dilantik oleh Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Kediaman resmi menteri utama adalah Seri Teratai di ibu kota George Town.[1]
| Ketua Menteri Pulau Pinang | |
|---|---|
 | |
| Gelar | Yang Amat Berhormat |
| Anggota | Dewan Eksekutif Negara Bagian Pulau Pinang |
| Atasan | Majelis Legislatif Negara Bagian Pulau Pinang |
| Kediaman | Seri Teratai, Jalan Macalister, George Town |
| Kantor | 28th Floor, Komtar, 10502 George Town |
| Ditunjuk oleh | Abdul Rahman Abbas as Gubernur Pulau Pinang |
| Masa jabatan | 5 tahun atau kurang, dapat diperbarui sekali (sambil memerintahkan kepercayaan Majelis Legislatif Negara Bagian Pulau Pinang dengan pemilihan umum yang diadakan tidak lebih dari lima tahun terpisah) |
| Dasar hukum | Konstitusi Negara Bagian Pulau Pinang |
| Pejabat perdana | Wong Pow Nee |
| Dibentuk | 31 Agustus 1957 |
| Wakil | Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman Ramasamy Palanisamy |
| Situs web | cm |
Ketua Menteri Pulau Pinang saat ini adalah Chow Kon Yeow, yang menjabat pada 14 Mei 2018.[2] Chow menggantikan rekan partainya, Lim Guan Eng, yang pernah menjabat sebagai Ketua Menteri pada tahun 2008 dan 2018. Selain itu, Ketua Menteri diberi gelar Yang Amat Berhormat selama pemimpin tersebut diberi mandat oleh Yang di-Pertua Negeri.
Kekuasaan
Kekuasaan Ketua Menteri tunduk pada sejumlah batasan. Ketua Menteri dapat diberhentikan sebagai pemimpin partainya atau pemerintahannya kehilangan mayoritas oleh mosi tidak percaya pada Majelis Legislatif, harus menyarankan pemilihan umum negara bagian, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh Yang di-Pertua Negeri. Kekurangan mayoritas pada perencanaan anggaran (yang menyangkut pengeluaran uang) atau tidak dapat meloloskan undang-undang terkait kebijakan penting dapat melumpuhkan atau membubarkan pemerintahan dan Majelis Legislatif.
Partai Ketua Menteri biasanya memiliki mayoritas di Dewan Legislatif dan disiplin partai sangat kuat dalam politik Pulau Pinang, sehingga pengesahan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah melalui Majelis Legislatif sebagian besar hanya formalitas.
Pelaksana Tugas
Majelis Legislatif lebih cepat dibubarkan oleh Yang di-Pertua Negeri dengan kebijaksanaan Yang Mulia sendiri atas saran Ketua Menteri, maka masa jabatan Ketua Menteri yang baru tetap berlanjut selama lima tahun sejak sidang pertama. Konstitusi negara bagian mengizinkan penundaan selama 60 hari pemilihan umum yang akan diadakan sejak tanggal pembubaran dan Majelis Legislatif akan dipanggil untuk bertemu selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggal pembubaran. Secara konvensional, antara pembubaran satu Majelis Legislatif dan penyelenggaraan sidang berikutnya. Ketua Menteri dan Dewan Eksekutif tetap menjabat sebagai pengurus.
Daftar
Berikut ini adalah daftar Ketua Menteri Pulau Pinang:
| No. | Potret | Ketua Menteri | Mulai menjabat | Akhir menjabat | Partai | Daerah pemilihan | Periode | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .svg) | Wong Pow Nee | 31 Agustus 1957 | 12 Mei 1969 | AP | Bukit Mertajam (1957–1969) | 1 (1959) 2 (1964) | [ket. 1] | |
| 2 | | Lim Chong Eu | 12 Mei 1969 | 25 Oktober 1990 | Gerakan | Kota (1964–1974) Padang Kota (1974–1990) | 3 (1969) 4 (1974) 5 (1978) 6 (1982) 7 (1986) | [ket. 2] | |
| BN | |||||||||
| 3 |  | Koh Tsu Koon | 25 Oktober 1990 | 11 Maret 2008 | BN | Tanjong Bunga | 8 (1990) 9 (1995) 10 (1999) 11 (2004) | ||
| 4 | .jpg) | Lim Guan Eng | 11 Maret 2008 | 14 Mei 2018 | PR | Air Putih | 12 (2008) 13 (2013) | ||
| PH | |||||||||
| 5 |  | Chow Kon Yeow | 14 Mei 2018 | Petahana | PH | Padang Kota | 14 (2018) | ||
- Catatan
