Pemerintahan Korea Selatan
Eksekutif dan Legislatif beroperasi terutama di tingkat nasional. Pemerintah daerah berbentuk semi-otonom, dan mengandung badan eksekutif dan legislatif sendiri. Yudisial beroperasi baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah. Struktur pemerintah Korea Selatan telah dijelaskan di dalam Konstitusi Republik Korea. Konstitusi tersebut telah mengalami banyak amendemen sejak diundangkan pertama kali pada tahun 1948.
| Pemerintahan Korea Selatan | |
| Hangul | 대한민국정부 |
|---|---|
| Hanja | |
| Alih Aksara | Daehanminguk Jeongbu |
| McCune–Reischauer | Taehanmin’guk Chŏngbu |
Legislatif
Di tingkat nasional, badan legislatif terdiri atas Majelis Nasional Korea Selatan. Anggota Majelis Nasional menjabat selama empat tahun; dalam hal anggota tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, pemilihan sela diadakan.
Majelis Nasional terdiri atas 17 komite tetap untuk membahas masalah kebijakan secara terperinci.
Eksekutif
_Reception_Center_0688%269-07_cropped.jpg)
Badan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden.[1] Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, dan merupakan satu-satunya anggota yang dipilih di dalam badan eksekutif.[2] Presiden menjabat selama lima tahun; serta tidak dapat dipilih kembali.[3] Presiden adalah kepala pemerintahan, kepala negara, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Korea Selatan.[4][5] Presiden diberikan kekuasaan untuk menyatakan perang, dan juga dapat mengusulkan undang-undang ke Majelis Nasional.[6][7] Ia juga dapat menyatakan pemerintahan darurat.[8] Presiden tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan Majelis Nasional.
Kementerian
,_Seoul_(%EC%A0%95%EB%B6%80%EC%84%9C%EC%9A%B8%EC%B2%AD%EC%82%AC_%EB%B3%84%EA%B4%80).JPG)
Saat ini, terdapat 18 kementerian yang ada di pemerintah Korea Selatan.[9] 18 menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.
- Kementerian Strategi dan Keuangan (기획재정부, 企劃財政部)
- Badan Pajak Nasional (국세청, 國稅廳)
- Badan Bea Cukai Korea (관세청, 關稅廳)
- Badan Pengadaan Umum (조달청, 調達廳)
- Badan Statistik Korea (통계청, 統計廳)
- Kementerian Pendidikan (교육부, 敎育部)
- Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (과학기술정보통신부)
- Pos Korea – Layanan pos di Republik Korea
- Kementerian Luar Negeri (외교부, 外交部)
- Kementerian Unifikasi (통일부, 統一部)
- Kementerian Hukum (법무부, 法務部)
- Jaksa Agung Korea Selatan (검찰청, 檢察廳)
- Kementerian Pertahanan Nasional (국방부, 國防部)
- Badan Tenaga Kerja Militer (병무청, 兵務廳)
- Badan Program Akuisisi Pertahanan (방위사업청, 防衛事業廳)
- Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan (행정안전부)
- Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata (문화체육관광부, 文化體育觀光部)
- Badan Warisan Budaya (문화재청, 文化財廳)
- Kementerian Pertanian, Pangan, dan Pedesaan (농림축산식품부, 農林畜産食品部)
- Badan Pengembangan Wilayah Pedesaan (농촌진흥청, 農村振興廳)
- Badan Kehutanan Korea (산림청, 山林廳)
- Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi (산업통상자원부, 産業通商資源部)
- Badan Kekayaan Intelektual Korea (특허청, 特許廳)
- Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (보건복지부, 保健福祉部)
- Kementerian Lingkungan Hidup (환경부, 環境部)
- Badan Meteorologi Korea (기상청, 氣象廳)
- Kementerian Tenaga Kerja dan Buruh (고용노동부, 雇用勞動部)
- Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga (여성가족부, 女性家族部)
- Kementerian Agraria, Infrastruktur, dan Transportasi (국토교통부, 國土交通部)
- Badan Konstruksi Kota Administratif Multifungsi (행정중심복합도시건설청, 行政中心複合都市建設廳)
- Badan Pengembangan Saemangeum (새만금개발청, 새萬金開發廳) [10]
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (해양수산부, 海洋水産部)
- Kementerian UKM dan Startup (중소벤처기업부)
Lembaga Independen
- Badan Audit dan Inspeksi (감사원, 監査院) [11]
- Badan Intelijen nasional (국가정보원, 國家情報院) [12]
- Komisi Komunikasi Korea (방송통신위원회, 放送通信委員會) [13]
Yudikatif
Badan yudikatif termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan pengadilan khusus.
Pemilu
Pemilihan umum di Korea Selatan yang diadakan pada tingkat nasional adalah pemilihan Presiden dan anggota Majelis Nasional. Pemilu daerah diadakan setiap empat tahun sekali untuk memilih gubernur, wali kota, anggota legislatif provinsi dan kabupaten/kota. Korea Selatan menganut negara sistem multi-partai. Pemilihan umum diawasi oleh masing-masing komisi cabang dari Komisi Pemilihan Umum Nasional.
