Politik Kroasia
Politik Kroasia adalah kerangka kerja demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer dalam bentuk republik, di mana Perdana Menteri Kroasia adalah kepala pemerintahan dalam sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Pemerintah dan Presiden Kroasia. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Parlemen Kroasia (Kroasia: Sabor). Lembaga peradilan bersifat independen dari eksekutif dan legislatif. Parlemen mengadopsi Konstitusi Kroasia pada tanggal 22 Desember 1990 dan memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari Yugoslavia pada tanggal 25 Mei 1991. Keputusan konstitusional tentang Kedaulatan dan Kemerdekaan Republik Kroasia mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 1991. Sejak saat itu, konstitusi telah diubah beberapa kali.[1] Partai modern di negara ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19, dan mengalami perubahan agenda serta daya tarik, yang mencerminkan perubahan sosial, seperti pecahnya Austria-Hungaria, Kerajaan Serbia, Kroasia dan Slovenia, kediktatoran, dan pergolakan sosial dalam kerajaan, Perang Dunia II, pembentukan pemerintahan Komunis, dan pecahnya SFR Yugoslavia.
