Hak asasi manusia di Vietnam
Hak asasi manusia di Vietnam telah lama menjadi kontroversi antara pemerintah Vietnam, beberapa organisasi HAM internasional dan pemerintah Barat, khususnya Amerika Serikat. Di bawah konstitusi saat ini, Partai Komunis Vietnam adalah satu-satunya yang diizinkan untuk memerintah, sedangkan semua partai politik lainnya dilarang.[1] Masalah HAM lainnya menyangkut kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan hak atas lingkungan yang sehat.
Walaupun begitu ada titik cerah bagi Vietnam untuk menegakkan HAM. Salah satu contohnya adalah ketika persidangan Dewan HAM PBB, wakil dari Vietnam berfokus memperjelas pelaksanaan sebanyak 175 rekomendasi tentang Vietnam dari tahap II tahun 2014 sampai sekarang, menegaskan kebijakan konsekuen tentang usaha memperkuat perlindungan dan pendorongan HAM. Bersamaan dengan itu, PBB terus mengupdate informasi situasi melindungi dan mendorong HAM di Vietnam.[2]
Sampai sekarang, Vietnam dua kali dipilih Majelis Umum PBB untuk menjadi anggota Dewan HAM yakni pada 2008-2009 dan 2014-2016. Saat ini, Vietnam sedang menjadi anggota Dewan Sosial-Ekonomi PBB (2015-2019) dan Dewan Eksekutif UNESCO (2017-2021). Dalam persidangan Majelis Umum PBB ke-73, Vietnam sudah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (2020-2021). Dengan usaha menghormati dan menjamin HAM dalam kenyataan, bersama dengan lingkungan alam yang indah, rezim politik yang berbudaya, kebudayaan yang khas, situasi sosial yang stabil, manusia akrab dan terbuka, prestise Vietnam semakin meningkat di gelanggang internasional.[2]
Kasus-kasus pelanggaran HAM
Dalam beberapa berita, Vietnam masih terus melakukan pelanggaran HAM.[1] Beberapa diantaranya adalah penangkapan aktivis,[3] bahkan setelah diadakannya pertemuan tentang HAM.[4] Selain itu Vietnam memenjarakan ibu dan anak gara-gara menyebar berita sengketa tanah yang menelan korban.[5] Vietnam juga masih mengekang kebebasan untuk berkumpul.[6]
