Hukum sipil (sistem hukum)
Hukum sipil adalah sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan cara ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus tahun -228 SH, karena profesi ini ilmu alam yang diperoleh melalui pengalaman dalam praktek diaplikasikan dengan semestinya untuk menemukan cara-cara yang ekonomis dalam kemampuan alam demi kemaslahatan umat manusia[1][2].
.png)
Secara konsep, sistem ini merupakan sekumpulan gagasan dan sistem hukum yang berasal dari Codex Yustinianus, namun juga banyak dipengaruhi oleh hukum Jermanik Awal, hukum gereja, hukum feudal, praktik lokal,[3] serta kecenderungan doktrinal seperti hukum kodrat, kodifikasi, dan positifisme hukum.
Hukum sipil bersifat abstrak. Asas-asas umum dirumuskan, dan perbedaan antara hukum substantif dengan prosedural ditekankan.[4] Dalam sistem ini legislasi dipandang sebagai sumber hukum utama, dan sistem pengadilannya biasanya tidak terikat dengan pendahulu (stare decisis) dan terdiri dari petugas-petugas yudisial terlatih dengan kekuasaan penafsiran hukum yang terbatas.
Prinsip hukum sipil adalah menyediakan kumpulan hukum yang tertulis dan dapat diakses kepada semua penduduk. Sistem ini merupakan sistem hukum yang paling banyak digunakan di dunia, kurang lebih di sekitar 150 negara.[5] Penjajahan menyebabkan penyebaran hukum sipil yang akhirnya diterima di Amerika Latin serta sebagian Asia dan Afrika.[6]
Sumber hukum utama dalam sistem ini adalah undang-undang yang merupakan kumpulan pasal-pasal sistematis yang saling berhubungan yang disusun berdasarkan subjek[7] dan yang menjelaskan asas-asas hukum, hak, kewajiban, dan mekanisme hukum dasar. Undang-undang biasanya dibuat oleh legislatif.
Perbedaan sistem mayoritas hukum secara legal
Berikut adalah perbedaan dan kesamaan di antara empat sistem hukum yang paling umum digunakan di dunia.[8]
| Hukum umum | Hukum sipil | Hukum sosialis | Hukum islam | |
|---|---|---|---|---|
| Nama lain | Anglo-Amerika, Britania Raya, yang dibuat oleh hakim, baku undang-undang | Kontinental, Roman-Jerman | Sosial | Hukum agama, syairat |
| Sumber hukum | Pilihan hukum, Statuta/Legislatif | Statuta/Legislatif | Statuta/Legislatif | Pilihan hukum dokumen keagamaan[9][10] |
| Pengacara | Mengontrol ruang sidang | Persidangan dikuasai hakim | Persidangan dikuasai hakim | Peran kedua |
| Kualifikasi juri | Pengalaman yang dimiliki pengacara (ditunjuk atau dipilih) | Juri karier | Birokrasi karier dan anggota partai | Pelatihan hukum agama |
| Derajat dan kebebasan yudikatif | Tinggi | Tinggi; dipisahkan dengan eksekutif dan legislatif | Sangat terbatas | Tingkatan dari sangat terbatas hingga tinggi[9][10] |
| Juri | Disediakan di tingkat pengadilan | Mungkin mengadili dalam hubungannya dengan hakim dalam masalah pidana yang serius | Sering digunakan pada tingkat terendah | Diperbolehkan dalam sekolah Maliki,[10] tidak diperbolehkan di sekolah lain |
| Peran pembuat-kebijakan | Pengadilan adil dalam kekuasaan seimbang | Pengadilan sama tapi dipisahkan kekuasaannya | Pengadilan di bawah legislatif | Pengadilan dan lainnya dibawah hukum syairat |
| Contoh | Australia, Britania Raya (kecuali Skotlandia), India (kecuali Goa), Irlandia, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat (kecuali Louisiana), Kanada (kecuali Quebec), Pakistan, Malaysia, Bangladesh, Norwegia (sampai batas tertentu) | Semua negara bagian Uni Eropa (kecuali Britania Raya, Irlandia dan Siprus), Brasil, China (kecuali Hong Kong), Jepang, Meksiko, Rusia, Swiss, Turki, Quebec, Louisiana, Goa, Skotlandia | Uni Soviet dan rezim komunis lainnya | Banyak negara Islam dengan sebagian adopsi hukum syairat. Arab Saudi, Afghanistan, Iran, UAE, Oman, Sudan, Yaman |
