Ketua Menteri Kabinet Kirgizstan

Pada awalnya, Presiden Kirgizstan memiliki kekuasaan yang lebih besar dari Perdana Menteri Kirgizstan, namun setelah pelaksanaan referendum konstitusional di tahun 2010, bentuk negara Kirgizstan berubah menjadi Republik Parlementer yang memberikan kekuasaan yang besar kepada Parlemen dan kabinet. Namun hal ini kembali diubah setelah pelaksanaan Referendum Konstitusional Kirigizstan tahun 2021.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Ketua Menteri Kabinet Kirgizstan melakukan hal hal sebagai berikut:^[1]

1. Bertanggung jawab atas pekerjaan Menteri-Menteri Kabinet di hadapan Presiden Republik Kirgistan;
2. Menentukan arah utama pekerjaan Menteri Kabinet;
3. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, melestarikan struktur konstitusional, memperkuat kemampuan pertahanan, keamanan nasional dan ketertiban hukum.

Serta melakukan koordinasi dalam hal :

1. Implementasi arah utama kebijakan internal dan eksternal negara;
2. Memastikan legalitas, hak dan kebebasan warga negara, menjaga ketertiban umum, memerangi kejahatan;
3. Pelaksanaan kebijakan terpadu di bidang peredaran obat-obatan narkotika, psikotropika dan prekursor, penindakan terhadap peredaran gelapnya;
4. Penindakan terhadap ekstremisme regional, pencegahan kegiatan organisasi keagamaan yang merugikan atau mengancam kesehatan, moral, hak, dan kepentingan hukum warga negara;
5. Kerja lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi, mencegah, mencegah, mengungkap dan menyelidiki kejahatan dan kejahatan resmi di bidang ekonomi dan keuangan;
6. Perlindungan, penjagaan dan pelestarian perbatasan Negara Republik Kirgizstan, kontrol lintas batas, pencegahan dan pencegahan pelanggaran rezim perbatasan Negara Republik Kirgistan;
7. Delimitasi dan demarkasi perbatasan Negara Republik Kirgizstan, melaksanakan kebijakan negara Republik Kirgizstan tentang masalah perbatasan, memenuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian dan kesepakatan internasional tentang masalah delimitasi dan demarkasi perbatasan Negara Republik Kirgistan, pelaksanaan strategi dan program negara, serta mengoordinasikan pekerjaan komisi antar pemerintah di bidang delimitasi dan demarkasi perbatasan Negara Republik Kirgistan;
8. Sistem pelaksanaan hukuman dengan keadilan;
9. Reformasi peradilan dan hukum dalam kompetensi Kabinet Menteri;
10. Optimalisasi sistem administrasi negara dan peningkatan efisiensi badan-badan negara dari kekuasaan eksekutif, peningkatan sistem layanan negara bagian dan kota.