Republik parlementer
Republik parlementer atau republik konstitusional parlementer adalah suatu jenis republik yang menjalankan pemerintahan dengan sistem parlementer, yang dalam sistem ini eksekutif (pemerintah) memperoleh legitimasi dari dan bertanggung jawab pada legislatif (parlemen). Ada beberapa variasi republik parlementer. Sebagian besar memiliki perbedaan yang paling jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan memegang kekuasaan yang nyata, lebih seperti monarki konstitusional. Variasi lainnya adalah menyatukan peran kepala negara dan kepala pemerintahan, serupa dengan sistem presidensial, tetapi dengan ketergantungan pada kekuasaan parlemen.
Untuk kasus pertama yang disebutkan di atas, secara khusus, bentuk penataan eksekutif berbeda dari kebanyakan republik parlementer dan semipresidensial yang memisahkan kepala negara (biasanya dijalankan oleh "presiden") dari kepala pemerintahan (biasanya dijalankan oleh "perdana menteri", "premier", atau "kanselir"). Kepala pemerintahan bergantung pada kepercayaan parlemen dan memiliki masa jabatan fleksibel, sementara kepala negara kurang bergantung pada parlemen dan menjalankan jabatan dengan mayoritas kekuasaan eksekutif.
Kekuasaan
Kontras dengan republik sistem presidensial atau semipresidensial, kepala negara biasanya tidak memiliki kekuasaan eksekutif seluas presiden eksekutif, karena banyak dari kekuasaan tersebut diberikan pada kepala pemerintahan (biasanya disebut perdana menteri).
Namun, pada republik parlementer yang kedudukan kepala negaranya bergantung pada parlemen, kepala pemerintahan dan kepala negara dapat disatukan (seperti di Botswana, Kepulauan Marshall, Nauru, Afrika Selatan, dan Suriname), tetapi sang presiden umumnya tetap dipilih seperti perdana menteri yang kebanyakan dipilih berdasarkan sistem Westminster. Ini berarti presiden biasanya adalah pemimpin partai atau koalisi partai terbesar di parlemen.
Dalam beberapa kasus, presiden dapat secara legal memiliki kekuasaan eksekutif, yang diberikan pada mereka, untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari (seperti di Austria), tetapi dengan konvensi mereka tidak menggunakan kekuasaan ini atau hanya menggunakan kekuasaan ini untuk memberikan efek pada saran parlemen atau kepala pemerintahan. Oleh karena itu, beberapa republik parlementer dapat terlihat mengikuti sistem semipresidensial, tetapi dijalankan dengan sistem parlementer.
Perkembangan historis
Biasanya, republik parlementer adalah negara-negara yang sebelumnya adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer, dengan posisi kepala negara adalah penguasa monarki.[1]
Chili menjadi republik parlementer pertama di Amerika Selatan setelah perang sipil tahun 1891. Namun, menyusul kudeta yang terjadi tahun 1925 sistem ini digantikan dengan sistem presidensial.
Daftar republik parlementer modern
| Negara | Sebelumnya | Penerapan republik parlementer | Kepala negara dipilih oleh |
|---|---|---|---|
 Albania | Negara satu-partai | 1991 | Parlemen, berdasarkan mayoritas |
 Austria | Negara satu-partai (bagian dari Jerman Nazi, lihat Anschluss) | 1945 | Pemilihan langsung, hingga putaran kedua |
 Bangladesh | Republik presidensial | 1991[note 1] | Parlemen |
 Bosnia dan Herzegovina | Negara satu-partai (bagian dari Yugoslavia) | 1991 | Pemilihan langsung, hingga putaran kedua |
 Botswana | Protektorat Britania (Protektorat Bechuanaland) | 1966 | Parlemen, berdasarkan mayoritas |
 Bulgaria | Negara satu-partai | 1989 | Pemilihan langsung, hingga putaran kedua |
 Kroasia | Republik semipresidensial | 2000 | Pemilihan langsung, hingga putaran kedua |
 Republik Ceko | Negara satu-partai (Bagian dari Cekoslowakia) | 1993 | Pemilihan langsung, hingga putaran kedua (sejak 2013; sebelumnya parlemen, berdasarkan mayoritas) |
 Dominika | Negara asosiasi dari Britania Raya | 1978 | Parlemen, berdasarkan mayoritas |
 Estonia | Negara satu-partai (Bagian dari Uni Soviet) | 1991[note 2] | Parlemen, berdasarkan dua per tiga mayoritas |
 Etiopia | Negara satu-partai | 1991 | Parlemen, berdasarkan dua per tiga mayoritas |
 Fiji | Yunta militer | 2014 | Parlemen, berdasarkan mayoritas |
 Finlandia | Republik semipresidensial | 2000[note 3] | Pemilihan langsung, hingga putaran kedua |
 Jerman | Negara satu-partai | 1949[note 4] | Majelis federal (delegasi parlemen dan negara bagian), berdasarkan mayoritas mutlak |
 Yunani | Yunta militer; Monarki konstitusional | 1975 | Parlemen, berdasarkan mayoritas |
 Guyana | Monarki konstitusional (presidensial) | 1970[note 5] | Parlemen, berdasarkan mayoritas |
 Hungaria | Negara satu-partai | 1990 | Parlemen, berdasarkan mayoritas mutlak |
 Islandia | Sebelumnya bagian dari Denmark; Monarki konstitusional | 1944 | Pemilihan langsung, berdasarkan suara mayoritas |
 India | Monarki konstitusional (Dominion Britania) | 1950 | Parlemen dan legislator negara bagian, dengan satu suara yang dapat dialihkan |
 Irak | Negara satu-partai | 2005 | Parlemen, berdasarkan dua per tiga mayoritas |
 Irlandia | Monarki konstitusional (Dominion Britania) | 1949[note 6] | Pemilihan langsung, dengan satu suara yang dapat dialihkan |
 Israel | Protektorat (Bagian dari Mandat Britania atas Palestina) | 1948 | Parlemen, berdasarkan mayoritas |
 Italia | Monarki konstitusional | 1946 | Parlemen, berdasarkan dua per tiga mayoritas |
 Kiribati | Protektorat | 1979 | Parlemen, berdasarkan mayoritas |
 Kirgizstan | Republik presidensial | 2010 | Pemilihan langsung, hingga putaran kedua |
 Latvia | Negara satu-partai (Bagian dari Soviet Union) | 1991[note 7] | Parlemen |
 Lebanon | Protektorat (Lebanon Besar) | 1941 | Parlemen |
 Libya | Jamahiriya (sebelum 2011) | 2012 | Parlemen |
 Makedonia | Negara satu-partai (Bagian dari Yugoslavia) | 1991 | Pemilihan langsung, hingga putaran kedua |
 Malta | Monarki konstitusional (wilayah Persemakmuran) | 1974 | Parlemen, berdasarkan mayoritas |
 Kepulauan Marshall | Wilayah Perwalian PBB (Bagian dari Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik) | 1979 | Parlemen |
 Mauritius | Monarki konstitusional (wilayah Persemakmuran) | 1992 | Parlemen, berdasarkan mayoritas |
 Federasi Mikronesia | Wilayah Perwalian PBB (Bagian dari Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik) | 1986 | Parlemen, berdasarkan mayoritas |
 Moldova | Negara satu-partai (Bagian dari Uni Soviet, hingga 1990) Republik parlementer transisi (1991-1994) | 1994[note 8] | Parlemen, berdasarkan mayoritas |
 Montenegro | Negara satu-partai (Bagian dari Yugoslavia, dan setelah Serbia dan Montenegro) | 1992 | Pemilihan langsung, hingga putaran kedua |
 Nauru | Wilayah Perwalian Australia | 1968 | Parlemen |
 Nepal | Monarki konstitusional | 2008 | Parlemen |
 Pakistan | Presidensial dan republik semispresidensial | 2010[2][3] | Parlemen dan legislator negara bagian, dengan satu suara yang dapat dialihkan |
 Polandia | Negara satu-partai | 1990 | Pemilihan langsung, hingga putaran kedua |
 Samoa | Monarki konstitusional | 2007 | Parlemen |
 San Marino | Kekaisaran Romawi | 301 | Parlemen |
 Serbia | Negara satu-partai (Bagian dari Yugoslavia) | 1991 | Pemilihan langsung, hingga putaran kedua |
 Singapura | Monarki konstitusional (Bagian dari Malaysia) | 1965 | Pemilihan langsung |
 Slowakia | Negara satu-partai (Bagian dari Cekoslowakia) | 1993 | Parlemen (sebelum 1999) Pemilihan langsung, hingga putaran kedua (sejak 1999) |
 Slovenia | Negara satu-partai (Bagian dari Yugoslavia) | 1991 | Pemilihan langsung, hingga putaran kedua |
 Somalia | Pemerintahan transisi (setelah 1991) Negara satu-partai (sebelum 1991) | 2012 | Parlemen |
 Afrika Selatan | Monarki konstitusional (wilayah Persemakmuran) | 1961 | Parlemen, berdasarkan mayoritas |
 Suriname | Kediktatoran militer | 1987 | Parlemen, berdasarkan mayoritas |
 Trinidad dan Tobago | Monarki konstitusional (wilayah Persemakmuran) | 1976 | Parlemen |
 Tunisia | Republik semipresidensial (1956-2011) Pemerintahan transisi (2011-2014) | 2014 | Parlemen, berdasarkan mayoritas |
 Turki | Negara satu-partai | 1946 | Pemilihan langsung (sejak 2007, sebelumnya parlemen) |
 Vanuatu | Kondominium Britania-Prancis (Hebrides Baru) | 1980 | Parlemen dan presiden-presiden dewan regional, berdasarkan mayoritas |
