Perjanjian Pertahanan Timbal Balik Tiongkok–Amerika
Perjanjian Pertahanan Timbal Balik Tiongkok–Amerika, secara resmi Perjanjian Pertahanan Timbal Balik antara Amerika Serikat dan Republik Tiongkok, adalah sebuah perjanjian yang secara mendasar untuk mencegah Republik Rakyat Tiongkok dari merebut Pulau Taiwan selama tahun 1955–1979.
Nama panjang:
| |
|---|---|
 Lima tahun setelah perjanjian ditandatangani, Presiden AS Dwight D. Eisenhower menyapa kerumunan di Taipei ketika berparade dengan Presiden Tiongkok Chiang Kai-shek. | |
| Jenis | Perjanjian Pertahanan |
| Lokasi | Washington D.C. |
| Efektif | 3 Maret 1955 |
| Expiry | 31 Desember 1979 |
| Pihak |
|
| Kutipan | 6 U.S.T. 433; T.I.A.S. No. 3178 |
| Bahasa | |
| Perjanjian Pertahanan Timbal Balik Tiongkok–Amerika | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanzi tradisional: | 中美共同防禦條約 | ||||||
| Hanzi sederhana: | 中美共同防御条约 | ||||||
| |||||||
Beberapa isinya diteruskan ke Undang-Undang Hubungan Taiwan.
Latar belakang
Dalam konteks Perang Dingin dan konfrontasi antara kapitalisme dan komunisme di seluruh dunia, Perjanjian Pertahanan Timbal Balik Tiongkok–Amerika antara Amerika Serikat dan Republik Tiongkok melindungi Pulau Taiwan dari invasi oleh Republik Rakyat Tiongkok setelah terjadinya Perang Saudara Tiongkok di Tiongkok Daratan.
Alih-alih mengambil pendekatan multilateral untuk aliansi dan perjanjian mereka di Asia Timur, seperti yang telah dilakukan di Eropa dengan NATO, AS memutuskan untuk melakukan pendekatan bilateral dengan sekutu Asia-nya (Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan), yang dikenal dengan Sistem San Francisco atau sistem hub-and-spoke. Karena politik di Asia berkisar dari democratis ke otoriter, akan sulit untuk menemukan dasar nilai bersama bagi hubungan multilateral. Lebih lanjut, negara-negara di Asia tidak semuanya menghadapi satu ancaman bersama, seperti yang dilakukan Barat dengan Uni Soviet. Oleh karena itu, dianggap lebih bermanfaat untuk melakukan hubungan bilateral.[1]
Perjanjian ini ditandatangani pada 2 Desember 1954 di Washington, D.C.[2] dan mulai berlaku pada 3 Maret 1955.[3]
Perjanjian tersebut memperpanjang dan membantu Republik Tiongkok dalam mempertahankan legitimasi sebagai satu-satunya pemerintahan seluruh daratan Tiongkok sampai awal 1970-an. Selama Perang Dingin, perjanjian tersebut juga membantu pembuat kebijakan AS untuk membentuk kebijakan pembendungan di Asia Timur bersama dengan Korea Selatan dan Jepang melawan penyebaran Komunisme.
