Krisis Rusia-Ukraina 2021–2022

Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina dan Rusia terus mempertahankan hubungan dekat. Pada tahun 1994, Ukraina setuju untuk menanggalkan persenjataan nuklirnya dan menandatangani Memorandum Budapest tentang Jaminan Keamanan dengan syarat bahwa Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat akan mengeluarkan jaminan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara Ukraina. Lima tahun kemudian, Rusia adalah salah satu penandatangan Piagam Keamanan Eropa, di mana ia "menegaskan kembali hak yang melekat pada masing-masing dan setiap Negara peserta untuk bebas memilih atau mengubah pengaturan keamanannya, termasuk perjanjian aliansi, seiring perkembangannya".

Meskipun menjadi negara merdeka yang diakui sejak tahun 1991, sebagai bekas republik konstituen Uni Soviet, Ukraina selama ini dianggap sebagai bagian dari lingkup pengaruh (sphere of influence) Rusia. Pada tahun 2008, Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara menentang keanggotaan Ukraina di NATO. Pada tahun 2009, analis Rumania Iulian Chifu dan rekan penulisnya berpendapat bahwa sehubungan dengan Ukraina, Rusia telah mengejar versi terbaru dari Doktrin Brezhnev, yang menyatakan bahwa kedaulatan Ukraina tidak boleh lebih besar kedaulatan negara-negara anggota Pakta Warsawa sebelum runtuhnya lingkup pengaruh Soviet selama akhir 1980-an dan awal 1990-an. Pandangan ini dibangun atas dasar bahwa tindakan Rusia untuk menenangkan Barat pada awal 1990-an seharusnya mendapat balasan dari Barat, tanpa ekspansi NATO di sepanjang perbatasan Rusia.

Setelah berminggu-minggu protes sebagai bagian dari gerakan Euromaidan (2013–2014), Presiden Ukraina pro-Rusia Viktor Yanukovych dan para pemimpin oposisi parlementer Ukraina pada 21 Februari 2014 menandatangani kesepakatan penyelesaian yang menyerukan pemilihan awal. Keesokan harinya, Yanukovych melarikan diri dari Kyiv menjelang pemungutan suara tentang pemakzulan yang melucuti kekuasaannya sebagai presiden. Para pemimpin wilayah timur Ukraina yang berbahasa Rusia menyatakan kesetiaan yang berkelanjutan kepada Yanukovych, menyebabkan kerusuhan pro-Rusia 2014 di Ukraina. Kerusuhan diikuti oleh aneksasi Krimea oleh Rusia pada Maret 2014 dan Perang di Donbas, yang dimulai pada April 2014 dengan pembentukan negara kuasi yang didukung Rusia, yakni Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk.

Pada 14 September 2020, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyetujui Strategi Keamanan Nasional baru Ukraina, "yang menyediakan pengembangan kemitraan khusus dengan NATO dengan tujuan keanggotaan di NATO." Pada tanggal 24 Maret 2021, Zelenskyy menandatangani Dekrit No. 117/2021 yang menyetujui "strategi de-okupasi dan reintegrasi wilayah Republik Otonomi Krimea dan kota Sevastopol yang diduduki sementara."

Pada Juli 2021, Presiden Rusia Vladimir Putin, menerbitkan essai berjudul "Tentang Kesatuan Sejarah Bangsa Rusia dan Ukraina", di mana ia menegaskan kembali pandangannya bahwa Rusia dan Ukraina adalah "satu bangsa". Sejarawan Amerika Timothy Snyder menggambarkan ide-ide Putin sebagai imperialisme. Wartawan Inggris Edward Lucas menggambarkannya sebagai revisionisme sejarah. Pengamat lain mencatat bahwa kepemimpinan Rusia memiliki pandangan yang menyimpang tentang Ukraina modern dan sejarahnya.

Rusia telah mengatakan bahwa kemungkinan aksesi Ukraina ke NATO dan perluasan NATO secara umum mengancam keamanan nasionalnya. Pada gilirannya, Ukraina dan negara-negara Eropa lainnya yang bertetangga dengan Rusia menuduh Putin berusaha memulihkan Kekaisaran Rusia / Uni Soviet dan mengejar kebijakan militeristik yang agresif.

Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Kampanye dimulai setelah penumpukan kekuatan militer yang berkepanjangan, pengakuan Rusia atas Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk yang diproklamasikan secara sepihak pada hari-hari sebelum invasi, diikuti oleh masuknya Angkatan Bersenjata Rusia ke wilayah Donbas di Ukraina Timur pada 21 Februari 2022.

Pada pukul 6:00 waktu Moskwa (UTC+3), Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer dengan tujuan "demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina"; beberapa menit kemudian, serangan rudal dimulai di berbagai lokasi di seluruh negeri, termasuk di dekat ibu kota Kiev. Layanan Perbatasan Ukraina menyatakan bahwa perbatasannya dengan Rusia dan Belarusia diserang.^[41][42]