Perang Italia-Turki

Klaim Italia atas Libya berawal dari kekalahan Ottoman atas Kekaisaran Rusia selama Perang 1877–1878 dan perselisihan internasional setelahnya. Kongres Berlin pada tahun 1878, di mana Prancis dan Britania Raya masing-masing telah menyetujui pendudukan Prancis di Tunisia dan kendali Inggris atas Siprus, yang keduanya merupakan bagian dari negara Ottoman yang sedang mengalami kemunduran.

Ketika diplomat Italia mengisyaratkan kemungkinan penolakan terhadap manuver Inggris-Prancis yang dilakukan pemerintah mereka, Prancis menjawab bahwa Tripoli akan menjadi mitra Italia, yang membuat perjanjian rahasia dengan pemerintah Inggris pada Februari 1887 melalui pertukaran catatan diplomatik. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Italia akan mendukung kendali Inggris di Mesir, dan Inggris juga akan mendukung pengaruh Italia di Libya. Pada tahun 1902, Italia dan Perancis telah menandatangani perjanjian rahasia yang memberikan kebebasan intervensi di Tripolitania dan Maroko.

Perjanjian tersebut, yang dinegosiasikan oleh Menteri Luar Negeri Italia Giulio Prinetti dan Duta Besar Prancis Camille Barrère, mengakhiri persaingan bersejarah antara kedua negara untuk menguasai Afrika Utara. Pada tahun yang sama, pemerintah Inggris berjanji kepada Italia bahwa "setiap perubahan status Libya akan sejalan dengan kepentingan Italia". Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk melonggarkan komitmen Italia terhadap Triple Alliance dan dengan demikian melemahkan Jerman, yang dianggap Perancis dan Inggris sebagai saingan utama mereka di Eropa.

Manuver Awal

Tentara Italia tidak siap menghadapi perang dan tidak diberitahu tentang rencana pemerintah di Libya hingga akhir September. Angkatan Darat kekurangan tentara karena angkatan 1889 didemobilisasi sebelum perang dimulai. Operasi militer dimulai dengan pemboman Tripoli pada 3 Oktober. Kota ini ditaklukkan oleh 1.500 pelaut, yang memicu antusiasme minoritas intervensionis di Italia. Proposal lain untuk penyelesaian diplomatik ditolak oleh Italia, sehingga Ottoman memutuskan untuk mempertahankan provinsi tersebut.

Pasukan Italia Mendarat di Libya

Fase Perang Parit

Peperangan Laut

Peperangan Irregular dan Kejahatan Perang

Dengan dekrit 5 November 1911, Italia mendeklarasikan kedaulatannya atas Libya. Meskipun orang Italia menguasai pantai, banyak dari pasukan mereka telah tewas dalam pertempuran dan hampir 6.000 tentara Ottoman tetap menghadapi pasukan yang terdiri dari hampir 140.000 orang Italia. Akibatnya, Ottoman mulai menggunakan taktik gerilya. Memang, beberapa perwira "Turki Muda" mencapai Libya dan membantu mengatur perang gerilya dengan mujahidin lokal. Banyak warga Libya lokal bergabung dengan Ottoman karena kesamaan keyakinan mereka melawan "penjajah Kristen" dan memulai perang gerilya berdarah. Otoritas Italia mengadopsi banyak tindakan represif terhadap para pemberontak, seperti hukuman gantung di depan umum sebagai pembalasan atas penyergapan.

Pada tanggal 23 Oktober 1911, lebih dari 500 tentara Italia dibantai oleh pasukan Turki di Sciara Sciatt, di pinggiran Tripoli. Akibatnya, keesokan harinya pembantaian Tripoli 1911 membuat pasukan Italia secara sistematis membunuh ribuan warga sipil dengan bergerak melalui rumah dan kebun setempat satu per satu, termasuk dengan membakar masjid dengan 100 pengungsi di dalamnya. Meskipun pihak berwenang Italia berusaha untuk menjaga agar berita pembantaian tersebut tidak keluar, insiden tersebut segera diketahui secara internasional. Orang Italia mulai menunjukkan foto-foto tentara Italia yang dibantai di Sciara Sciat untuk membenarkan balas dendam mereka.

Diplomat Italia memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan kesepakatan damai yang menguntungkan. Pada tanggal 18 Oktober 1912, Italia dan Kesultanan Utsmaniyah menandatangani perjanjian di Ouchy di Lausanne yang disebut Perjanjian Lausanne Pertama, yang sering juga disebut Perjanjian Ouchy untuk membedakannya dengan Perjanjian Lausanne tahun 1923, (Perjanjian Kedua Lausanne).

Ketentuan utama perjanjian itu adalah sebagai berikut:

• Ottoman akan menarik semua personel militer dari vilayets Trablus dan Benghazi (Libya), tetapi sebagai imbalannya, Italia akan mengembalikan Rhodes dan pulau-pulau Aegean lainnya yang dikuasainya kepada Ottoman.
• Vilayets Trablus dan Benghazi akan memiliki status khusus dan seorang naib (bupati), dan seorang kadi (hakim) akan mewakili Khalifah.
• Sebelum pengangkatan kadi dan naib, Ottoman akan berkonsultasi dengan pemerintah Italia.
• Pemerintah Ottoman akan bertanggung jawab atas biaya para kadi dan naib ini.

Namun kejadian selanjutnya menghalangi kembalinya orang Dodecanese ke Turki. Perang Balkan Pertama pecah tak lama sebelum perjanjian itu ditandatangani. Turki tidak dalam posisi untuk menduduki kembali pulau-pulau tersebut sementara pasukan utamanya terlibat dalam perjuangan sengit untuk mempertahankan sisa wilayahnya di Balkan. Untuk menghindari invasi Yunani ke pulau-pulau tersebut, secara implisit disepakati bahwa Dodecanese akan tetap berada di bawah pemerintahan Italia yang netral sampai berakhirnya permusuhan antara Yunani dan Ottoman, setelah itu pulau-pulau tersebut akan kembali ke kekuasaan Ottoman.

Keterlibatan Turki yang terus berlanjut dalam Perang Balkan, yang segera disusul oleh Perang Dunia I (yang membuat Turki dan Italia kembali berada di pihak yang berlawanan), membuat pulau-pulau tersebut tidak pernah dikembalikan ke Kesultanan Utsmaniyah. Turki melepaskan klaimnya atas pulau-pulau tersebut melalui Perjanjian Lausanne, dan Dodecanese terus diperintah oleh Italia hingga tahun 1947, ketika setelah kekalahan Italia dalam Perang Dunia II, pulau-pulau tersebut diserahkan ke Yunani.

Eropa, Balkan dan Perang Dunia Pertama

Nasib Kepulauan Dodecanese

Literatur