Presiden Filipina

Gelar resmi Presiden Filipina sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah Presiden Filipina. Dalam bahasa Tagalog dikenal sebagai Pangulo yang bermakna penghulu. Dalam bahasa utama lainnya di FIlipina seperti bahasa Bisayan istilah presidente lebih biasa digunakan, orang Filipina tidak sebenarnya mengganti kode bahasa kedalam bahasa Inggris. Selain itu didepan gelar Presiden Filipina, dalam konteks resmi dan formal, Presiden Filipina akan dirujuk kepada His Excellency.

Selama masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, ia menghentikan preseden yang ada dengan tidak menggunakan istilah His Excellency untuk segala jenis kegiatan kepresidenannya^[3][4][5].

Awal-awal berdirinya Republik

Republik Tagalog

Bergantung atas definisi dalam memilih syarat-syarat tersebut, sejumlah orang dapat dipertimbangkan sebagai pejabat pertama Presiden. Andrés Bonifacio diyakini sebagai Presiden pertama Filipina bersatu, saat ia menjadi Presiden Tertinggi ketiga Katipunan (Spanyol: Presidente Supremo; bahasa Tagalog: Kataas-taasang Pangulo) sebuah perkumpulan revolusioner rahasia memulai revolusi melawan Pemerintah Kolonial Spanyol pada bulan Agustus 1896. Bonifacio kemudian mengubah perkumpulan tersebut menjadi sebuah pemerintahan revolusioner dengan Bonifacio sendiri menjadi Presiden Bangsa/Rakyat Berdaula (bahasa Tagalog: Pangulo ng Haring Bayan)^[6]. Selain itu pemerintahan Bonifacio dikenal sebagai Republik Tagalog^[7][8][9] . Perkataan haring bayan adalah sebuah serapan dan bersinonim dengan istilah Republik^[10]. Sejak isitlah Presidente Supremo (Presiden Tertinggi) disingkat menjadi Supremo dalam catatan sejarah, ia menjadi terkenal sebagai satu-satunya penyandang gelar tersebut oleh sejarawan tradisional Filipina, yang mana gelar yang ia sandang dipahami sebagai "Pemimpin Tertinggi"^[11][12][13]. Meskipun begitu, berdasarkan catatan dari Sejarawan Filipina, Xiao Chua, Bonifacio tidak pernah merujuk dirinya sendiri sebagai seorang Supremo tapi sebagai Kataas-taasang Pangulo (Presiden Tertinggi), Pangulo ng Kataas-taasang Kapulungan (Presiden Majelis Agung), or Pangulo ng Haring Bayan (Presiden Bangsa/Rakyat Berdaulat), sebagaimana dibuktikan dalam tulisan-tulisan Bonifacio itu sendiri^[13].

Walaupun perkataan Tagalog itu merujuk kepada orang-orang Tagalog, sebuah kelompok etnis-linguistik yang berada di daerah Selatan Luzon, Bonifacio menggunakan kata Tagalog dalam Republik Tagalog untuk menunjukkan semua orang non-Spanyol di Filipina untuk menggantikan istilah Filipino, yang dibuat oleh pemerintah kolonial, merujuk pada konsepnya bahwa Bangsa dan Rakyat Filipina sebagai "Bangsa dan Rakyat Tagalog Berdaulat" atau "Bangsa Berdaulat Orang-Orang Tagalog"^{[14][15][16][17][18]}.

Berdasarkan dari Sejarawan Ambeth Ocampo, selain Bonifacio yang pada masanya adalah seorang presiden, Macario Sakay dan Miguel Malvar juga harus dimasukkan kedalam daftar presiden terawal Filipina. Sakay melanjutkan konsep Republik Tagalognya Bonifacio dan Malvar melanjutkan Republik Filipina yang menjadi titik balik beberapa pemerintahan yang dipimpin oleh Emilio Aguinaldo yang menggantikan Bonifacio, Malvar dengan mengambil alih pemerintahan setelah penangkapan Aguinaldo^[19]. Namun demikian, masih terdapat usulan, termasuk dari seorang keturunan dari Bonifacio, untuk menjadikan Bonifacio diakui oleh Pemerintah Filipina saat ini sebagai Presiden Pertama Filipina^[7][10]. Pada tahun 1993, Sejarawan MIlagros Guerrero, Emmanual Encarnacion dan Ramon Villegas mengajukan petisi dihadapan Institut Sejarah Nasional (sekarang menjadi Komisi Sejarah Nasional Filipina) untuk mengakui Bonifacio sebagai Presiden Filipina pertama, namun Institut Sejarah Nasional kemudian mengurungkan petisi tersebut dengan alasan bahwa Bonifacio bukan Supremo pertama Katipunan melainkan Deodato Arellano^[20].

Pada tahun 2013, Dewan Kota Manila meloloskan sebuah resolusi untuk membujuk Pemerintah Filipina mendeklarasikan Bonifacio sebagai Presiden Pertama Republik Tagalog dengan menghubungkan semua penduduk asli kepulauan Filipina^[20]. Sebuah resolusi terpisah juga ditandatangani pada tahun 2013 oleh Asosiasi Sejarawan Filipina yang mendesak Presiden Filipina saat itu Benigno Aquino III untuk mengakui Bonifacio sebagai presiden Filipina pertama^[21]. Pada tahun yang sama, perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Filipina mengesahkan resolusi dewan yang berusaha untuk mengakui Bonifacio sebagai presiden pertama^[20]. Resolusi serupa juga diajukan pada 2016^[22].

Pemerintahan Aguinaldo dan Republik Filipina Pertama

Pada bulan Maret 1897, selama Revolusi Filipina melawan Spanyol, Emilio Aguinaldo terpilih sebagai Presiden Pemerintahan Revolusioner yang baru pada Konvensi Tejeros, di Tejeros, Cavite^[23]. Pemerintahan baru ini bertujuan mengganti Katipunan^[24]. Pemerintahan Revolusioner ini dikenal sebagai Republik Filipina^[25][26], Pemerintah Semua Orang Tagalog atau Pemerintahan Semua Bangsa/Rakyat Tagalog^[27].

Berbulan-bulan kemudian, Aguinaldo terpilih kembali menjadi presidan pada Biak-na-Bato pada bulan November^[28], mengarah pada pengorganisasian kembali Republik Filipina^[29], yang saat ini dikenal sebagai Republik Biak-na-Bato^[30]. Aguinaldo kemudiannya menandatangani Pakta Biak-na-Bato dan mengasingkan diri ke Hong Kong pada akhir tahun 1987^[31].

Pada bulan April 1898, Perang Spanyol-Amerika pecah^[32] dan setelahnya Skuadron Asiatik dari Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar menuju Filipina^[33]. Pada pertempuran Teluk Manila pada 1 Mei 1898, Angkatan Laut AS mengalahkan Angkatan Laut Spanyol^[34]. Aguinaldo kemudian kembali ke Filipina dengan menaiki sebuah kapal Angkatan Laut AS^[35] dan memperbarui revolusi^[36]. Aguinaldi membentuk pemerintahan diktator pada 24 Mei 1898^[36], dan mengeluarkan Deklarasi Kemerdekaan Filipina pada tanggal 12 Juni 1898^[37]. Selama periode singkat ini Aguinaldo menjadikan dirinya sebagai seorang Diktator dan Deklarasi Kemerdekaan merujuk pada dirinya^[38].

Pada 23 Juni 1898, Aguinaldo mengubah bentuk pemerintahan diktatorialnya menjadi sebuah pemerintahan revolusioner lagi dan menjadikan dirinya sebagai presiden kembali^[39][40]. Pada 23 Januari 1899, Aguinaldo kembali terpilih sebagai Presiden Republik Filipina, sebuah pemerintahan baru yang dibentuk oleh kongres revolusioner dibawah aturan Konstitusi Revolusioner^[41][42]. Konsekuensinya, pemerintahan ini dikenal secara resmi sebagai "Republik Pertama" dan juga dikenal sebagai Republik Malolos^[43] yang berkedudukan di Kota Malolos, Bulacan^[44]. Kongres Republik Pertama dikenal sebagai Kongres Malolos dan konstitusinya dikenal sebagai Konstitusi Malolos^[45][46].

Seperti semua pendahulunya sampai dibentuknya Persemakmuran Filipina di tahun 1935, Republik Filipina Pertama berumur pendek^[47] dan tidak pernah diakui dalam dunia internasional^[48], dan tidak pernah mengontrol atau secara utuuh diakui oleh keseluruhan wilayah yang berada di Republik Filipina saat ini. Meskipun diklaim sebagai representasi dan pemerintahan keseluruhan Kepulauan Filipina dan rakyatnya^[49]. Filipina kemudian diserahkan dari Spanyol kepada Amerika Serikat melalui Perjanjian Paris 1898 yang ditandatangani dibulan Desember tahun itu^[50]. Perang Amerika-Filipina yang pecah antara AS dengan pemerintahan Aguinaldo^[51]. Pemerintahan tersebut secara efektif berakhir pada 1 April 1901 setelah ia berjanji setia kepada Amerika Serikat setelah ia ditangkap oleh Tentara Amerika Serikat pada bulan Maret^[51].

Pemerintah Republik Filipina saat ini mempertimbangkan Emilio Aguinaldo sebagai Presiden Pertama Filipina secara khusus berdasarkan kepresidenannya dalam Republik Malolos, bukan salah satu dari berbagai pemerintahan sebelumnya^[52].

Persemakmuran Filipina

Pada bulan Oktober 1935, Manuel Quezon terpilih menjadi Presiden pertama Persemakmuran Filipina yang dibentuk dibawah kedaulatan Amerika Serikat dengan Konstitusi yang diratifikasi pada 14 Mei di tahun 1935^[53]. Selama lima tahun pertama, presiden menjabat untuk periode enam tahun masa jabatan dan tidak dapat dipilih kembali^[54]. Konstitusi tersebut kemudiannya diamandemen pada tahun 1940 untuk membatasi seorang presiden untuk menjabat dalam dua kali masa jabatan berturut-turut^[55][56]. Setelah jatuhnya Filipina akibat invasi Jepang dalam Perang Dunia II, Pemerintahan Quezon mengasingkan diri ke Amerika Serikat. Quezon kemudian mengangkat Ketua Mahkamah Agung José Abad Santos sebagai perwakilannya, yang akan efektif menjadi Penjabat Presiden Persemakmuran Filipina berdasarkan hakim George A. Malcolm^[57][58]. Abad Santos kemudian dieksekusi oleh Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada 2 Mei 1942^[57].

Republik Kedua dibawah Kekaisaran Jepang

Pada 14 Oktober 1943, José P. Laurel menjadi presiden dibawah konstitusi yang dibuat oleh pendudukan Jepang^[59][60]. Laurel yang merupakan Hakim Agung dari Mahkamah Agung Filipina^[61], telah diinstruksikan untuk tetap berada di Manila oleh Presiden Quezon yang mundur ke Corregidor dan kemudiannya mengasingkan diri ke Amerika Serikat untuk membentuk Pemerintahan Pengasingan di Amerika Serikat^[62][63]. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dua hari setelah Jepang menyerah kepada Blok Sekutu, Laurel secara resmi membubarkan Republik^[64].

Setelah Perang Dunia II

Konstitusi 1935 kembali dipulihkan setelah Penyerahan Jepang yang mengakhiri Perang Dunia II^[55], dan Wakil Presiden Sergio Osmeña menjadi Presiden karena kematian Presiden Quezon pada 1 Agustus 1944^[53]. Sergio menjadi Presiden sampai Amerika Serikat mengakui kedaulatan Republik Filipina sebagai sebuah pemerintahan yang terpisah pada tanggal 4 Juli 1946^[53]. Pada hari yang sama Manuel A. Roxas, Presiden terakhir Persemakmuran Filipina menjadi Presiden pertama Republik Filipina yang merdeka^[53], Republik ini kemudian dikenal sebagai Republik Filipina Ketiga^[65].

Konstitusi 1973 dan 1987

Sebuah konstitusi diratifikasi pada 17 Januari 1973^[66] dibawah pemerintahan Ferdinand E. Marcos memperkenalkan sebuah bentuk pemerintahan parlementer^[67]. Marcos kemudian menjadikan dirinya sebagai Perdana Menteri Filipina sekaligus menjabat sebagai Presiden di tahun 1978^[68]. Marcos kemudian melantik César Virata sebagai Perdana Menteri pada tahun 1981, meskipun demikian Virata hanya bertindak sebagai simbol karena kendali pemerintahan tetap berada di tangan Marcos^[69].

Konstitusi 1973 berlaku sampai sampai Revolusi EDSA berhasil menggulingkan Marcos dari kursi kekuasaannya setelah 21 tahun Filipina berada dibawah rezim otoriter dan kedudukan Marcos digantikan oleh Corazon C. Aquino^[55]. Pada 25 Maret 1986 Aquino kemudian mengeluarkan Proklamasi No 3 yang bertujuan mengenalkan "Konstitusi Bebas" yang pada awalnya bertujuan untuk menggantikan Konstitusi 1973^[70] termasuk semua peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan rezim Marcos^[71], yang memberikan Presiden kekuasaan legislatif^[72] dan pembentukan parlemen yang dikenal sebagai Batasang Pambansa^[71](Indonesia: Legislatur Nasionalcode: id is deprecated ). Proklamasi tersebut mempertahankan sebagian kecil dari bagian Konstitusi 1973 yang dirasa sangat esensial untuk kembalinya sebuah aturan demokrasi, sebagaimana adanya Undang-Undang Hak Asasi^[70][71]. Konstitusi ini kemudian digantikan oleh konstitusi yang berlaku di Filipina sekarang^[55].

Permasalahan lainnya

Bonifacio^[73] dan Aguinaldo^[74] mungkin dapat dipertimbangkan sebagai Presiden Pertama dari Pemerintahan Pemberontak. Quezon merupakan Presiden pertana dari sebuah Pemerintahan Filipina meskipun bentuk pemerintahan pada masanya adalah Persemakmuran^[75]. Roxas adalah Presiden Pertama dari Filipina merdeka^[53].

Pemerintah Filipina mempertimbangkan Aguinaldo sebagia Presiden Pertama Filipina, diikuti oleh Quezon dan yang lainnya^[76][77]. Meskipun terdapat perbedaan dalam konstitusi dan bentuk pemerintahannya, urutan presiden tetap berlanjut^[78], sehingganya sampai pada Rodrigo Duterte diakui sebagai Presiden ke-16^[79].

Kekuasaan Eksekutif

Presiden Filipina bertindak sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan di Filipina^[80]. Konstitusi memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden selaku pemimpin cabang eksekutif termasuk kabinet dan semua kementerian^[81]. Selain itu terdapat beberapa badan yang tercatat tidak berada di bawah kementerian tertentu, tetapi berada langsung di bawah Sekretariat Presiden Filipina^[82]. Presiden juga menjalankan pengawasan atas pemerintah daerah^[83].

Presiden diberikan kekuasaan untuk memberikan perintah eksekutif yang bermakna sebagai garis arus kebijakan dan program dalam pemerintahannya. Ada 6 jenis perintah eksekutif yang dapat dikeluarkan oleh presiden sebagai mana yang dijelaskan dalam Kode Administratif 1987^[80]: Perintah Eksekutif, Perintah Administratif, Proklamasi, Perintah Memorandum, Surat Edaran Memorandum, dan perintah umum atau khusus.

Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan penangguhan hukuman, keringanan dan pengampunan, dan melaksanakan denda dan penyitaan setelah putusan akhir, kecuali dalam kasus pemakzulan^[84]. Presiden dapat memberikan amnesti dengan persetujuan mayoritas dari semua anggota Kongres. Presiden memiliki wewenang untuk mengontrak atau menjamin pinjaman luar negeri atas nama negara tetapi hanya dengan persetujuan sebelumnya dari Dewan Moneter dan tunduk pada batasan yang ditentukan oleh undang-undang^[85].

presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan eminent domain. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk mengarahkan proses escheat atau pengembalian dan kekuasaan untuk cadangan tanah domain publik dan swasta dari pemerintah. Namun, ada dua ketentuan konstitusional yang membatasi pelaksanaan kekuasaan tersebut: Pasal 3, Bagian 9 Konstitusi menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas nyawanya, kebebasannya, atau harta miliknya tanpa proses hukum yang semestinya dan bahwa hak milik pribadi tidak boleh dirampas. tidak diambil untuk kepentingan umum tanpa kompensasi yang adil^[80].

Dengan persetujuan Komisi Pengangkatan, presiden juga mengangkat kepala departemen eksekutif, dewan anggota dan pemimpinnya dari lembaga terkait pemerintah nasional, duta besar, menteri dan konsul publik lainnya, perwira tinggi angkatan bersenjata. , dan pejabat lainnya^[86]. Anggota Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah juga ditunjuk oleh presiden, tetapi hanya dari daftar calon yang disiapkan oleh Dewan Yudisial dan Pengacara. Penunjukan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Komisi Pengangkatan^[87].

Kekuasaan Legislatif

Sesuai Pasal 6, Bagian 1 Konstitusi, kekuasaan pembuatan undang-undang berada di tangan Kongres bikameral, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, presiden memiliki beberapa kekuatan legislatif^[88]. Presiden memiliki kekuatan untuk memveto setiap RUU yang disahkan oleh Kongres. Pasal 6, Bagian 27 mensyaratkan bahwa setiap undang-undang yang disahkan oleh Kongres harus diajukan kepada presiden, setelah itu presiden dapat menandatangani undang-undang tersebut menjadi undang-undang dalam waktu tiga puluh hari, memveto undang-undang tersebut, atau tidak mengambil tindakan dalam jangka waktu, di mana undang-undang tersebut akan berlalu seolah-olah telah ditandatangani. Sementara Kongres dapat mengesampingkan veto presiden, itu membutuhkan dua pertiga suara dari kedua majelis. Presiden juga dapat memveto barang atau barang tertentu dalam tagihan apropriasi, pendapatan, atau tarif, tetapi veto tidak akan mempengaruhi barang atau barang yang tidak dia keberatan. Dengan mengerahkan pengaruhnya di Kongres, presiden dapat membentuk undang-undang dan terlibat dalam proses legislatif^[89]. Pidato Kenegaraan juga memberi presiden kesempatan untuk menguraikan agenda legislatif prioritas mereka.

Pidato Kenegaraan Tahunan (State of the Nation Address) adalah sebuah kegiatan rutin tahunan dimana Presiden menyampaikan pidato resmi yang berkaitan dengan status negara. Pidato kenegaraan ini dilaksanakan dengan diawali oleh sidang gabungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Hal ini diatur dalam Konstitusi Filipina dalam Bab VII Pasal 23^[90].

Kelayakan

Seorang warga negara Filipina dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Presiden Filipina dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur di dalam Konstitusi. Bab 7 Pasal 2 Konstitusi Filipina menjelaskan bahwa terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan mencalonkan/dicalonkan sebagai Presiden Filipina seperti berikut^[91] :

• Merupakan warga negara kelahiran Filipinabe a natural-born citizen of the Philippines
• Terdaftar sebagai pemilih
• Mampu membaca dan menulis
• Setidaknya berumur 40 tahun pada hari pemilihan presiden
• Bertempat tinggal di Filipina sedikitnya sepuluh tahun sebelum pemilihan presiden

Orang-orang kelahiran Filipina adalah warga negara Filipina dari lahir yang tanpa harus melakukan tindakan apa pun untuk memperoleh atau menyempurnakan kewarganegaraan Filipina. Mereka yang ayah atau ibunya adalah warga negara Filipina pada saat kelahiran mereka dan mereka yang lahir sebelum 17 Januari 1973, dari ibu Filipina, yang memilih kewarganegaraan Filipina setelah mencapai usia mayoritas dianggap sebagai orang Filipina lahir alami^[92].

Konstitusi juga menyatakan batasan dimana presiden petahana tidak diperbolehkan untuk dipilih kembali dan orang yang menggantikan sebagai presiden dan telah menjabat sebagai presiden lebih dari empat tahun tidak diperbolehkan untuk dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.

Pemilihan

Presiden Filipina dipilih melalui sistem pemilihan langsung yang diselenggarakan setiap 6 tahun sekali^[93]. Hasil dari setiap pemilihan presiden dan wakil presiden, yang disahkan oleh dewan pengulas dari setiap provinsi atau kota, akan diteruskan ke Kongres, diarahkan ke presiden Senat. Setelah menerima sertifikat kanvas, presiden Senat membuka semua sertifikat di hadapan sesi publik bersama Kongres selambat-lambatnya 30 hari setelah hari pemilihan. Kongres kemudian memeriksa suara setelah menentukan bahwa pemungutan suara itu asli dan dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Orang dengan jumlah suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang, tetapi jika dua atau lebih memiliki jumlah suara terbanyak, presiden dipilih oleh mayoritas dari semua anggota Kongres, dengan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara secara terpisah.

Pelantikan

Calon Presiden Filipina yang telah dinyatakan sebagai Calon Presiden Terpilih akan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 30 Juni setelah pelaksanaan pemilu presiden. Upacara pelantikan akan dimulai dari Calon Wakil Presiden Terpilih untuk mengucapkan sumpah jabatan terlebih dahulu dan dilaksanakan sebelum tengah hari. Hal ini didasari pada dua alasan: Pertama, berdasarkan protokol tidak ada yang mengikuti presiden dan kedua, untuk membangun sebuah penerus presiden yang valid secara konstitusional sebelum presiden terpilih menjabat. Selama pelantikan Presiden Manuel Quezon, Wakil Presiden dan Anggota Batasang Pambansa dilantik setelah Presiden mengucapkan sumpah presiden, untuk menyimbolkan sebuah langkah baru.

Secara formal ada tiga tempat yang menjadi tempat pelantikan Presiden : Gereja Barasoain di Kota Malolos, Halaman depan Gedung Museum Nasional, Manila; atau di Tribun Quirino. Namun beberapa presiden pernah melanggar preseden ini akibat keadaan yang luar biasa. Pada tahun 2004, Presiden Glorial Macapagal-Arroyo menyampaikan pidato pra-pelantikannya di Tribun Quirino, mengucapkan sumpah jabatan di Kota Cebu dihadapan Ketua Mahkamah Agung Hilario Davide Jr. dan selanjutnya menggelar rapat kabinet pertama di Kota Butuan. Gloria beralasan bahwa ia ingin merayakan pelantikannya di tiga pulau besar yang ada di Filipina (Pulau Luzon, Visayas dan Mindanao). Selain itu pada saat pertama kali mengucapkan sumpah jabatannya di tahun 2001, Gloria juga melanggar preseden dengan mengucapkan sumpah jabatan di Kuil EDSA pada tanggal 20 Januari 2001, yang mana tempat tersebut merupakan pusat kekuatan EDSA yang berhasil menggulingkan Presiden Joseph Estrada dari jabatannya.

Jenis pakaian yang dipakai pada acara pelantikan presiden adalah pakaian tradisional Filipina yang dikenal sebagai Filipiniana, sedangkan para wanita yang hadir menggunakan pakaian bernama barot'saya, sedangkan pria mengenakan tagalog barong. Orang non-Filipina pada upacara tersebut dapat mengenakan pakaian formal versi mereka masing-masing, tetapi diplomat asing sering terlihat mengenakan pakaian Filipina sebagai tanda penghormatan budaya.

Konstitusi 1935 awalnya mengatur masa jabatan presiden selama enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali^[94]. Bagaimanapun, ditahun 1940, Konstitusi 1935 diamandemen dan masa jabatan presiden dan wakil presiden dipersingkat menjadi empat tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dibawah pengaturan amandenen Konstitusi 1935 hanya ada dua presiden yang dipilih kembali yaitu Presiden Manuel Quezon dan Presiden Ferdinan E. Marcos. Presiden Sergio Osmeña, Elpidio Quirino, Carlos P. Garcia dan Diosdado Macapagal gagal terpilih untuk masa jabatan kedua. Presiden Marcos juga menjadi satu-satunya Presiden yang menjabat selama tiga periode (1965–1969, 1969–1981, 1981–1986)^[95].

Pada tanggal 24 Agustus 1970, Kongres Filipina menetapkan aturan RA. No. 6132 yang dikenal sebagai UU Konvensi Konstitusional dengan tujuan mengadakan Konvensi Konstitusi. 320 delegasi bertemau dari bulan Juni 1971 sampai 21 September 1972. Draf Konstitusi diajukan kepada Majelis Warga dari 10 sampai 17 Januari 1973 untuk diratifikasi. Pada 17 Januari 1973, Presiden Marcos mengeluarkan Proklamasi No. 1102 yang mengumumkan ratifikasi Konstitusi Republik Filipina. Pada 1981 Marcos kembali terpilih untuk periode ketiganya mengalahkan Alejo Santos^[96].

Konstitusi 1987 kembali memberlakukan Konstitusi 1935 yang asli dengan maksud untuk mencegah presiden dipilih kembali. Dibawah Bab 7 Pasal 4 Konstitusi saat ini, masa jabatan Presiden Filipina dimulai pada tengah hari Bulan Juni setelah pelaksanaan pemilu dan berakhir pada siang hari di hari yang sama setelah 6 tahun. Presiden petahana dilarang dipilih kembali meskipun untuk periode yang tidak berturut-turut. Lebih lanjutnya, tidak ada presiden yang menjabat lebih dari empat tahun dari masa jabatan presiden diizinkan untuk menjabat kembali^[97].

Pada awal bermula masa jabatan

Dibawah Bab 7 Pasal 7 Konstitusi Filipina, dalam kasus presiden terpilih gagal untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai presiden, maka Wakil Presiden terpilih menjabat sebagai presiden sampai presiden terpilih dapat menjalankan tugasnya^[98]. Jika pada saat dimulainya masa jabatan presiden sefara resmi, presiden terpilih meninggal atau secara tetap berhalangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka wakil presiden terpilih dilantik menjadi presiden^[98]. Apabila terdapat kasus dimana presiden dan wakil presiden terpilih tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya baik bersifat sementara atau tetap atau meninggal dunia, maka Presiden Senat akan bertindak sebagai presiden sampai presiden dan wakil presiden yang baru terpilih. Jika Presiden Senat juga berhalangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Plt. Presiden, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang akan mengambil alih tampuk kepresidenan^[98].

Pada saat berlangsungnya masa jabatan

Garis suksesi kepresidenan Filipina diatur dalam Bab 7 Pasal 8 Konstitusi Filipina adalah dengan didahului oleh Wakil Presiden dan diikuti dengan Ketua Senat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Kontras dengan apa yang telah dipercaya publik, Ketua Mahkamah Agung Filipina tidak berada dalam jalur suksesi kepresidenan. Jika jabatan presiden dan wakil presiden kosong pada waktu yang sama, Kongres akan menetapkan sebuah peraturan untuk mengadakan pemilu khusus, namun jika sisa masa jabatan presiden dan wakil presiden tinggal 18 bulan saja, maka tidak akan ada pemilihan khusus. Seseorang akan dilantik menjadi Plt. Presiden untuk menjalankan tugas dan kewajiban seorang presiden.

Pemakzulan

Pemakzulan jabatan di Filipina mengikuti prosedur pemakzulan jabatan yang ada di Amerika Serikat. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kewenangan ekslusif untuk memulai proses pemakzulan presiden, wakil presiden, hakim mahkamah agung, hakim mahkamah konstitusi dan anggota ombudsman^[99]. Proses pemakzulan harus diusulkan oleh setidaknya sepertiga dari anggota DPR. Usul tersebut kemudian dibawa ke hadapan Senat yang akan menyidangkan dan memutuskan kasus pemakzulan yang telah diajukan^[100]. Selama proses persidangan di dalam Senat, sejumlah anggota DPR akan bertindak sebagai jaksa dan sejumlah senator akan bertindak sebagai hakim dengan catatan sidang akan diketuai secara bersama oleh Presiden Senat dan Ketua Mahkamah Agung. Sama halnya dengan pelaksanaan pemakzulan di AS, dibutuhkan persetujuan minimal dua pertiga suara dari Senator. Jika upaya pemakzulan gagal atau pejabat tersebut dibebaskan dari dakwaan pemakzulan, tmaka dibutuhkan waktu satu tahun penuh untuk dapat mengajukan pemakzulan terhadap pejabat tersebut.

Konstitusi menjelaskan tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi seperti, pengkhianatan, penyuapan, gratifikasi, korupsi dan kasus kejahatan tingkat tinggi sebagai dasar untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden^[101]. Hal yang sama dapat diterapkan kepada wakil presiden, hakim mahkamah agung, hakim mahkamah konstitusi dan anggota ombudsman.

Kediaman Resmi

Istana Malacañang adalah kediaiman resmi Presiden Filipina. Istana Malacañang berlokasi di tepian sungai Pasig dengan akses masuk berada di jalan J.P. Laurel di distrik San Miguel, Manila. Penetapan Istana Malacañang sebagai kediaman resmi Presiden ditetapkan didalam Bab VII Pasal 6 Konstitusi Filipina^[102], sebagai salah satu hak yang didapatkan oleh Presiden Filipina. Nama Malacañang berasal dari bahasa Tagalog "may lakán diyán" yang bermakna adalah ada seorang bangsawan disini. Kata-kata tadi kemudian disingkat mencadi Malakanyang. Kompleks ini mencakup beberapa rumah besar dan gedung perkantoran yang dibangun dan dirancang dengan bahay na bato dan gaya arsitektur neoklasik.

Kendaraan Dinas

Darat

Presiden Filipina menggunakan dua Mercedes-Benz W221 S600 Guard, berwarna hitam dan lapis baja berat, sedangkan salah satunya adalah kendaraan umpan. Dalam konvoi tersebut, Presiden dikawal oleh Presidential Security Group yang utamanya menggunakan SUV Nissan Patrol dengan kombinasi kendaraan berikut: Audi A6, BMW 7 Series, Chevrolet Suburban, Hyundai Equus, Hyundai Starex, Toyota Camry, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser, sepeda motor 400cc Polisi Nasional Filipina, Toyota Altis Polisi Nasional Filipina (varian mobil Polisi), kendaraan milik pemerintah lainnya, dan ambulans di belakang konvoi; jumlahnya tergantung pada tujuan. Mobil kepresidenan ditunjuk dan didaftarkan dengan plat nomor "1" atau kata "PANGULO" (presiden). Limusin itu berbendera Filipina dan, kadang-kadang, standar kepresidenan^[103].

Laut

BRP Ang Pangulo (BRP adalah singkatan dari Barkó ng Repúblika ng Pilipinas, "Kapal Republik Filipina"; "Ang Pangulo" adalah bahasa Filipina untuk "presiden") ditugaskan oleh Angkatan Laut Filipina pada tanggal 7 Maret 1959. Dibangun di dan oleh Jepang selama pemerintahan Presiden García sebagai bagian dari reparasi Jepang ke Filipina untuk Perang Dunia II^[104]. Ini terutama digunakan untuk menjamu tamu presiden petahana.

Udara

Mayoritas armada cukup tua dengan beberapa pengecualian termasuk: 1 Fokker F28, yang terutama digunakan untuk perjalanan domestik presiden dan juga disebut "Kalayaan One" saat presiden berada di dalamnya, 4 helikopter Bell 412 3 Helikopter Sikorsky S-76, 1 Sikorsky S-70 Black Hawk, sejumlah Bell UH-1N Twin Hueys, serta Fokker F-27 Friendships. Pada bulan September 2020, Gulfstream G280 baru dikirimkan yang akan digunakan untuk transportasi VIP serta untuk misi C2 (Command and Control). Untuk perjalanan ke luar Filipina, Angkatan Udara menggunakan Bombardier Global Express atau mencarter pesawat yang sesuai dari maskapai nasional negara tersebut, Philippine Airlines. Setiap pesawat PAL dengan nomor penerbangan "PR/PAL 001" dan callsign "PHILIPPINE 001" adalah penerbangan yang dioperasikan oleh Philippine Airlines untuk mengangkut presiden Filipina. Presiden terkadang menyewa jet pribadi untuk perjalanan domestik di Filipina karena beberapa bandara di Filipina memiliki landasan pacu kecil.

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Provisional Constitution of the Philippines (1897)

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Constitution of the Philippines (1899)

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Constitution of the Philippines (1935)

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Constitution of the Philippines (1943)

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Constitution of the Philippines (1973)

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Provisional Constitution of the Philippines (1986)

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Constitution of the Philippines (1987)

• Daftar Presiden Filipina
• Daftar pasangan Presiden Filipina
• Daftar Perdana Menteri Filipina

• Office of the President of the Philippines Diarsipkan 2012-07-05 di Wayback Machine.
• The Presidential Museum and Library Diarsipkan 2016-05-27 di Wayback Machine.
• 1987 Constitution of the Philippines
• 'We Say Mabuhay' - The Anthem of the President of the Philippines
• 'March of the President of the Philippines' (unofficial title) - song played when the President is given military honors by the AFP