Kesatuan Pos Sedunia

Perjanjian bilateral

Sebelum pembentukan UPU, setiap pasangan negara yang bertukar surat harus merundingkan perjanjian pos satu sama lain. Dengan tidak adanya perjanjian yang mengatur pengiriman surat secara langsung, surat harus diteruskan melalui negara perantara.^[2] Pengaturan pos rumit dan tumpang tindih. Pada tahun 1853, Amerika Serikat memiliki perjanjian pos dengan Prussia, tetapi beberapa negara bagian di Jerman selatan malah mengirimkan surat mereka yang menuju AS melalui Prancis. Karena tidak ada perjanjian pos antara Amerika Serikat dan Prancis, surat harus dikirimkan dengan kapal Inggris atau Belgia. US Postmaster-General James Campbell meragukan "apakah ... pengaturan dapat dilanjutkan dengan aman," tetapi dia melihat harapan dalam perjanjian pos dengan Bremen yang juga mencakup Serikat Pos Austro-Jerman.^{[3]:721–722}

Serikat Pos Umum

Menghadapi kesulitan seperti itu dalam bertukar surat dengan Eropa, Amerika Serikat telah memimpin dalam menyerukan perbaikan pengaturan surat internasional. Jenderal Kepala Pos Amerika Serikat Montgomery Blair menyerukan Kongres Pos Internasional pada tahun 1863. Bertemu di Paris, para delegasi menetapkan beberapa prinsip umum untuk kerja sama pos tetapi gagal mencapai kesepakatan.^[4]

Kemenangan Jerman dalam Perang Prancis-Prusia menghilangkan hambatan bagi serikat pos. Setelah mengalahkan Napoleon III pada tahun 1870, Konfederasi Jerman Utara dan negara bagian Jerman Selatan bersatu untuk membentuk Kekaisaran Jerman. Reichspost Jerman menetapkan tarif dan peraturan ongkos kirim yang seragam untuk negara baru, tetapi keseragaman berakhir di perbatasan Jerman. Jumlah prangko yang berbeda diperlukan untuk mengirimkan surat dari Berlin ke New York, tergantung kapal mana yang membawa surat tersebut melintasi Samudera Atlantik.^[5] Untuk menertibkan sistem surat internasional, Postmaster-Jenderal Jerman Heinrich von Stephan menyerukan International Postal Congress pada tahun 1874.

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa:

1. Harus ada tarif tetap yang seragam untuk mengirimkan surat ke mana pun di dunia
2. Otoritas pos harus memberikan perlakuan yang sama terhadap surat dalam dan luar negeri
3. Setiap negara harus menyimpan semua uang yang telah dikumpulkannya untuk perangko internasional.

Salah satu hasil penting dari Traktat tersebut adalah bahwa tidak perlu lagi membubuhkan Prangko negara-negara yang dilalui oleh surat dalam perjalanan. UPU menetapkan bahwa prangko dari negara-negara anggota diterima di sepanjang rute internasional.

Perkembangan Selanjutnya

Perjanjian Bern telah ditandatangani oleh 21 negara, 19 di antaranya berlokasi di Eropa.^{[note 1]} Setelah General Postal Union didirikan, keanggotaannya berkembang pesat seiring dengan bergabungnya negara-negara lain. Pada Postal Union Congress kedua pada tahun 1878, namanya diubah menjadi Universal Postal Union.

Bahasa Prancis adalah satu-satunya bahasa resmi UPU sampai bahasa Inggris ditambahkan sebagai bahasa kerja pada tahun 1994. Sebagian besar dokumen dan publikasi UPU – termasuk majalah andalannya, Union Postale – tersedia di Perserikatan Bangsa-Bangsa enam bahasa resmi Prancis, Inggris, Arab, Cina, Rusia, dan Spanyol.^[6]

Asal

Perjanjian tahun 1874 menetapkan negara asal untuk menyimpan semua pendapatan perangko, tanpa memberi kompensasi kepada negara tujuan untuk pengiriman. Idenya adalah bahwa setiap surat akan menghasilkan balasan, sehingga arus pos akan seimbang. Namun, kelas surat lain memiliki arus yang tidak seimbang. Pada tahun 1906, Layanan pos Italia mengirimkan 325.000 majalah yang dikirim dari negara lain ke Italia, sementara penerbit Italia tidak mengirimkan majalah ke negara lain. Sistem tersebut juga mendorong negara-negara untuk tetap melalui negara lain, memaksa layanan pos perantara untuk menanggung biaya pengangkutan ke tujuan akhir.^[7]

Pengiriman ulang dilarang pada tahun 1924, tetapi UPU tidak mengambil tindakan terhadap arus yang tidak seimbang hingga tahun 1969. Masalah arus yang tidak seimbang menjadi akut setelah Dekolonisasi, karena lusinan bekas koloni Eropa memasuki UPU sebagai negara merdeka. negara berkembang menerima lebih banyak surat daripada yang dikirim, jadi mereka ingin dibayar untuk pengiriman.^[8]

Modifikasi

Setelah besaran iuran terminal ditetapkan, mereka menjadi topik diskusi di setiap Kongres Serikat Pos di masa depan. Kongres 1974 melipatgandakan iuran terminal menjadi 1,5 franc emas, dan Kongres 1979 melipatgandakannya lagi menjadi 4,5 franc emas. Kongres 1984 meningkatkan iuran terminal sebesar 45% lagi.

Sistem terminal dues juga menciptakan pemenang dan pecundang baru. Karena terminal dues ditetapkan, negara-negara berbiaya rendah yang menjadi penerima bersih akan mendapat untung dari pengiriman surat internasional. Negara-negara berkembang adalah penerima biaya rendah, begitu pula negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Karena iuran dibayarkan berdasarkan berat, majalah akan dinilai jauh lebih tinggi dari iuran surat.

Pergeseran saldo dan Amerika Serikat

Pada tahun 2010, Amerika Serikat adalah pengirim bersih karena mengirimkan barang ke negara lain. Tahun itu, Layanan Pos Amerika Serikat menghasilkan surplus $275 juta melalui pos internasional.^[9] Selain itu, sistem UPU hanya tersedia untuk layanan pos yang dikelola negara. Terminal dues yang rendah memberi Layanan Pos Amerika Serikat keunggulan dibandingkan layanan pos swasta seperti DHL dan FedEx. Untuk melindungi keuntungannya dalam pengiriman surat internasional, Amerika Serikat memilih dengan negara-negara berkembang untuk menjaga agar terminal dues tetap rendah. Mereka ditentang oleh Jerman Post dan Norwegian Post, yang ingin menaikkan iuran terminal.

Namun, terminal dues yang rendah menjadi bumerang di Amerika Serikat karena pergeseran arus surat. Dengan pertumbuhan Perdagangan elektronik, Amerika Serikat mulai mengimpor lebih banyak barang melalui pos. Pada 2015, Layanan Pos Amerika Serikat membuat defisit bersih pada surat internasional untuk pertama kalinya. Defisit meningkat menjadi $80 juta pada tahun 2017.^[9] UPU menetapkan sistem remunerasi baru pada tahun 2016,^[10] langkah yang Departemen Luar Negeri Amerika Serikat katakan akan "secara dramatis meningkatkan cakupan biaya USPS untuk pengiriman ... paket dari China dan negara berkembang lainnya." Namun, Ketua Komisi Pengaturan Pos tidak setuju.

Kongres Luar Biasa 2019

Dengan pecahnya Perang dagang Amerika Serikat–Tiongkok pada tahun 2018, masalah terminal dues didorong ke garis depan. Orang Amerika mengeluh bahwa mengirimkan paket dari China ke Amerika Serikat lebih murah daripada mengirimkan paket yang sama di Amerika Serikat. Pada saat itu, skala Indikator Pembangunan Pos UPU digunakan untuk mengklasifikasikan negara ke dalam empat kelompok dari yang terkaya hingga yang termiskin. Amerika Serikat adalah negara Grup I, sementara China adalah negara Grup III, bersama negara-negara seperti Meksiko dan Turki yang memiliki PDB per kapita yang serupa. Akibatnya, China membayar terminal dues yang lebih rendah daripada Amerika Serikat.^[11]:38 Pemerintahan Donald Trump mengeluh bahwa mereka "dipaksa untuk mensubsidi secara besar-besaran paket-paket kecil yang masuk ke negara kita."^[12]

Standar adalah prasyarat penting untuk operasi pos yang efektif dan untuk menghubungkan jaringan global. Dewan Standar UPU mengembangkan dan mempertahankan semakin banyak Standar internasional untuk meningkatkan pertukaran informasi terkait pos antar operator pos. Ini juga mempromosikan kompatibilitas UPU dan prakarsa pos internasional. Organisasi bekerja erat dengan organisasi penanganan pos, pelanggan, pemasok, dan mitra lainnya, termasuk berbagai organisasi internasional. Dewan Standar memastikan bahwa peraturan yang koheren dikembangkan di bidang-bidang seperti Pertukaran data elektronik (EDI), penyandian surat, formulir pos, dan meteran. Standar UPU disusun sesuai dengan aturan yang diberikan pada Bagian V dari "Informasi Umum tentang Standar UPU"^[13] dan diterbitkan oleh Biro Internasional UPU sesuai dengan Bagian VII dari publikasi tersebut.

Semua Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diizinkan menjadi anggota UPU. Negara non-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa juga dapat menjadi anggota jika dua pertiga negara anggota UPU menyetujui permintaannya. UPU saat ini memiliki 192 anggota (190 negara bagian dan dua keanggotaan gabungan dari kelompok wilayah yang bergantung).

Negara anggota UPU adalah Vatikan dan setiap Anggota PBB kecuali Andorra, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, dan Palau. Surat-surat keempat negara bagian ini dikirimkan melalui anggota UPU lainnya (Prancis dan Spanyol untuk Andorra, dan Amerika Serikat untuk negara bagian Asosiasi Kerja Sama Bebas).^[14] Negara-negara konstituen seberang laut Kerajaan Belanda (Aruba, Curaçao dan Sint Maarten) diwakili sebagai satu anggota UPU, begitu pula seluruh Wilayah Seberang Laut Britania Raya. Anggota ini awalnya terdaftar secara terpisah sebagai "Koloni, Protektorat, dll." dalam Konvensi Pos Universal.^[15]

Pengamat

Palestina adalah negara pengamat di PBB, dan diberikan status pengamat khusus kepada UPU pada tahun 1999. Pada tahun 2008 Israel menyetujui pengiriman surat Palestina melalui Yordania,^[16][17] meskipun ini belum dilaksanakan pada November 2012.^[18] Palestina mulai menerima surat langsung pada tahun 2016.^[19] Pada November 2018, Palestina menandatangani surat aksesi ke UPU.^[20] Namun, tawarannya untuk keanggotaan dikalahkan pada September 2019 dengan suara 56 mendukung, 23 abstain, 7 negara menentang, dan 106 negara tidak menanggapi permintaan untuk memilih (yang menurut aturan UPU, membuat mereka dihitung. sebagai abstain)--meninggalkan penawaran secara substansial kurang dari dua pertiga mayoritas anggota UPU yang disyaratkan.^[21]

Negara dengan pengakuan terbatas

Negara bagian dengan pengakuan terbatas harus mengirimkan surat mereka melalui pihak ketiga, karena UPU tidak mengizinkan pengiriman langsung.^[22]

Kutipan

Sumber

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Universal Postal Union.

• Situs resmi