Wilayah dependensi

Klaim dependesi tanpa pengakuan internasional secara luas, termasuk seluruh klaim di Antarktika, ditulis dengan huruf miring. Daftar ini mencakup beberapa wilayah yang tidak termasuk dalam daftar wilayah tanpa pemerintahan sendiri yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,^[1] termasuk wilayah yang tidak diklasifikasikan sebagai wilayah depensi (koloni) oleh pemerintahan lokalnya.

Amerika Serikat

Wilayah berpenghuni	Pemerintahan
Guam
Kepulauan Mariana Utara
Puerto Riko
Samoa Amerika
Kepulauan Virgin Amerika Serikat
Wilayah tidak berpenghuni	Pemerintahan
Tepi Bajo Nuevo
Pulau Baker
Pulau Howland
Pulau Jarvis
Atol Johnston
Karang Kingman
Atol Midway
Pulau Navassa
Atol Palmyra
Tepi Serranilla
Pulau Wake

Australia

Wilayah berpenghuni	Pemerintahan
Pulau Natal	Diperintah dari Canberra oleh Departemen Dalam Negeri.[2][3]
Kepulauan Cocos (Keeling)
Pulau Norfolk	Tanggung jawab persemakmuran yang diperintah dari Canberra melalui Departemen Dalam Negeri.[2]
Wilayah tidak berpenghuni	Pemerintahan
Kepulauan Ashmore dan Cartier	Diperintah dari Canberra oleh Departemen Dalam Negeri.[2]
Kepulauan Laut Koral
Wilayah Antarktika Australia	Diperintah dari Canberra oleh Divisi Antarktika Australia Departemen Keberlanjutan, Lingkungan, Air, Populasi dan Komunitas.
Pulau Heard dan Kepulauan McDonald

Belanda

Setelah pembubaran Antillen Belanda pada Oktober 2010, Bonaire, Saba, dan Sint Eustatius secara menjadi bagian integral dari Belanda sebagai munisipalitas istimewa. Curaçao dan Sint Maarten (termasuk daftar di bawah) menjadi negara konstituen dari kerajaan.

Negara	Pemerintahan
Aruba	Didefinikasian sebagai suatu "negara" ("daratan") di dalam Kerajaan Belanda oleh Statuta Kerajaan Belanda. Aruba mendapatkan otonomi penuh dalam urusan dalam negerinya setelah berpisah dari Antillen Belanda pada 1986. Curaçao dan Sint Maarten adalah bagian dari Antillen Belanda sampai pembubarannya pada Oktober 2010. Pemerintah Belanda bertanggung jawab dalam hal pertahanan, urusan luar negeri, dan hukum kebangsaan. Bagian dari Kerajaan Belanda tetapi tidak dari Uni Eropa meskipun warganya adalah warga Uni Eropa.
Curaçao
Sint Maarten

Britania Raya

Wilayah seberang laut	Pemerintahan
Anguilla
Bermuda
Teritori Antarktika Britania	Tidak ada penghuni tetap.
Kepulauan Cayman
Kepulauan Falkland
Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan	Tidak ada penghuni tetap.
Gibraltar
Montserrat
Kepulauan Pitcairn
Teritori Samudra Hindia Britania	Tidak ada penghuni tetap.
Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha
Kepulauan Turks dan Caicos
Kepulauan Virgin Britania Raya
Area Pangkalan Kuasa	Pemerintahan
Akrotiri dan Dhekelia	Wilayah seberang laut Britania yang diperintah oleh Panglima Tentara Britania, Siprus. Area Pangkalan Kuasa merupakan suatu pangkalan militer dan bukan wilayah dependensi biasa.[4]
Dependensi Mahkota	Pemerintahan
Guernsey	Tanggung jawab pertahanan dan perwakilan internasional berada pada Britania Raya.[5][6][7]
Jersey
Pulau Man

Denmark

Divisi	Pemerintahan
Kepulauan Faroe	Divisi administratif seberang laut dengan pemerintahan sendiri sejak 1948. Bagian dari Kerajaan Denmark tetapi tidak dari Uni Eropa.
Greenland	Divisi administratif seberang laut dengan pemerintahan sendiri sejak 1979. Bagian dari Kerajaan Denmark. Keluar dari Uni Eropa pada 1986.

Norwegia

Dependensi	Pemerintahan
Pulau Bouvet	Tidak ada penghuni tetap. Dependensi diperintah dari Oslo oleh Departemen Urusan Kutub Kementerian Kehakiman dan Kepolisian.
Pulau Peter I	Tidak ada penghuni tetap. Dependensi (merupakan subyek dari Sistem Traktat Antarktika) diperintah dari Oslo Departemen Urusan Kutub Kementerian Kehakiman dan Kepolisian.
Queen Maud Land

Berbeda dengan ketiga wilayah ini, Svalbard seutuhnya merupakan bagian Norwegia. Svalbard diatur oleh beberapa hukum tertentu, tetapi pemerintahannya tidak independen dan tidak dapat menentukan hukum sendiri.

Prancis

Prancis seberang laut terdiri dari 4 departemen seberang laut (Départements d'outre-mer) dan seluruh teritori seberang laut (Territoires d'outre-mer). Departemen seberang laut (Guadeloupe, Martinik, Réunion, dan Guyana Prancis), bersama dengan Prancis Metropolitan, merupakan unit konstituen Republik Prancis. Berikut adalah daftar teritori seberang laut.

Wilayah berpenghuni	Pemerintahan
Polinesia Prancis	Jajahan seberang laut sejak 2003; Negara seberang laut sejak 2004.
Mayotte	Departemen jajahan sejak 2001; jajahan seberang laut sejak 2003. Mayotte akan menjadi departemen Prancis yang ke-101 (dan departemen seberang laut ke-5) pada 2011, sesuai dengan hasil referendum pada Maret 2009.
Kaledonia Baru	"Jajahan sui generis" sejak 1999; termasuk Daftar Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Saint-Barthélemy	Jajahan seberang laut sejak 2007.
Saint Martin
Saint Pierre dan Miquelon	Teritori jajahan sejak 1985; jajahan seberang laut sejak 2003.
Wallis dan Futuna	Teritori seberang laut sejak 1961; jajahan seberang laut sejak 2003.
Wilayah tidak berpenghuni	Pemerintahan
Pulau Clipperton	Pulau yang diperintah oleh Menteri Teritori Seberang Laut. Tidak ada penghuni tetap.
Daratan Selatan dan Antarktika Prancis	Daratan Selatan dan Antarktika Prancis (disingkat TAAF, singkatan dari Terres australes et antartiques françaises) merupakan teritori seberang laut sejak 1955, diperintah dari Paris oleh seorang Administrateur Supérieur. Tidak ada penghuni tetap. Termasuk klaim wilayah Prancis di Antarktika: Daratan Adélie.

Selandia Baru

Dalam asosiasi bebas	Pemerintahan
Kepulauan Cook
Niue
Wilayah	Pemerintahan
Tokelau
Dependensi Ross	Tidak ada penghuni tetap. Klaim Antarktika Selandia Baru.