Gerakan Mahasiswa Bunga Matahari

Gerakan Mahasiswa Bunga Matahari terkait dengan gerakan unjuk rasa yang didorong oleh koalisi mahasiswa dan kelompok-kelompok sipil yang mencapai puncaknya pada 18 Maret dan 10 April 2014, di Yuan Legislatif dan, kemudian, juga Yuan Eksekutif di Taiwan.^[3][4][5] Para aktivis melakukan unjuk rasa pengesahan Perjanjian Jasa Perdagangan Lintas Selat (CSSTA) oleh partai berkuasa Kuomintang (KMT) di badan legislatif tanpa peninjauan klausul per klausul.

Gerakan Mahasiswa Bunga Matahari
Tanggal	18 Maret 2014 (2014-03-18) – 10 April 2014 (2014-04-10) (23 hari)
Lokasi	Yuan Legislatif, Taiwan (Distrik Zhongzheng, Kota Taipei, Taiwan) 25°2′39.8832″N 121°31′10.02″E / 25.044412000°N 121.5194500°E / 25.044412000; 121.5194500 121°31′10.02″E / 25.044412000°N 121.5194500°E / 25.044412000; 121.5194500
Sebab	Perjanjian Jasa Perdagangan Lintas Selat
Tujuan	Penghentian pelaksanaan Perjanjian Jasa Perdagangan Lintas Selat Membuat undang-undang pengawasan terhadap perjanjian-perjanjian lintas selat Menghimpun konferensi warga negara membahas amendemen konstitusi Anti penyatuan kembali Tiongkok
Metode	aksi duduk, pendudukan (protes), mogok kerja, unjuk rasa, Aktivisme Internet, pawai unjuk rasa, pembangkangan sipil, perlawanan sipil, aktivisme mahasiswa
Hasil	Peninjauan pakta perdagangan ditunda
Pihak terlibat
Mahasiswa dan kelompok sipil Front Pemuda Negara Pulau Hitam Aliansi Aksi Warga Negara Hijau Koalisi Aksi Warga Negara 1985 Pemerintah Republik Tiongkok Lembaga Kepolisian Nasional Kuomintang
Tokoh utama
Lin Fei-fan[1] Chen Wei-ting[2] Huang Kuo-chang Ma Ying-jeou (Presiden) Jiang Yi-huah (Perdana Menteri)
Jumlah
Yuan Legislatif 400+ pengunjuk rasa dalam ruangan 10.000+ pengunjuk rasa di sekitar Yuan

Para pengunjuk rasa Bunga Matahari melihat pakta perdagangan dengan Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok; RRT) akan merugikan ekonomi Taiwan dan menyebabkan Taiwan rentan terhadap tekanan politik dari Beijing, sementara para pendukung perjanjian ini berpendapat bahwa peningkatan investasi Tiongkok akan memberikan dorongan yang diperlukan bagi ekonomi Taiwan, implementasi rincian traktat yang masih belum ditentukan akan diselesaikan secara menguntungkan bagi Taiwan, dan bahwa untuk "menarik keluar" dari traktat ini dengan tidak meratifikasinyau akan merusak kredibilitas internasional Taiwan.^[6][7][8] Para pengunjuk rasa awalnya menuntut peninjauan klausul per klausul dari perjanjian ini diatur kembali,^[9] kemudian mengubah tuntutan mereka terhadap penolakan pakta perdagangan, pengesahan undang-undang tersebut memungkinkan pemantauan ketat perjanjian-perjanjian mendatang dengan Tiongkok, dan konferensi warga negara membahas amendemen konstitusi.^[10] Sementara Kuomintang terbuka untuk peninjauan baris per baris pada interpretasi kedua dari perjanjian tersebut,^[11][12] partai menolak kemungkinan bahwa pakta tersebut akan dikembalikan untuk peninjauan komite.^[13] KMT mundur kemudian, mengatakan bahwa sebuah komiter peninjauan bersama dapat dibentuk jika Partai Progresif Demokrat (DPP) tidak memboikot proses tersebut. Tawaran ini ditolak oleh DPP. Partai ini meminta sebuah komite peninjau bagi semua kesepakatan dengan Tiongkok, dengan menyebut "opini publik arus utama."^[14] Pada gilirannya, usulan DPP tersebut ditolak oleh KMT.^[15][16]

Gerakan ini menandai untuk pertama kalinya badan legislatif Taiwan legislatif diduduki oleh para warga negaranya.^[17][18]