Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra) dengan Kecamatan Baubau sebagai ibu kota kabupaten. Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No.13 Tahun 1964.

Masa Kesultanan – Kerajaan Nusantara

Sulawesi Tenggara pada masa pemerintahan Negara Kesultanan – Kerajaan Nusantara hingga terbentuknya Kabupaten Sulawesi Tenggara pada tahun 1952, sebelumnya merupakan Afdeling. Onderafdeling ini kemudian dikenal dengan sebutan Onderafdeling Boeton Laiwoi dengan pusat Pemerintahannya di Bau-Bau. Onderafdeling Boeton Laiwui tersebut terdiri dari: Afdeling Boeton, Afdeling Muna, dan Afdeling Laiwui.

Onderafdeling secara konsepsional merupakan suatu wilayah administratif setingkat kawedanan yang diperintah oleh seorang (wedana bangsa Belanda) yang disebut Kontroleur (istilah ini kemudian disebut Patih) pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebuah onderafdeling terdiri atas beberapa landschap yang dikepalai oleh seorang hoofd dan beberapa distrik (kedemangan) yang dikepalai oleh seorang districthoofd atau kepala distrik setingkat asisten wedana.

Status Onderafdeling diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada daerah-daerah yang memiliki kekuasaan asli dan kedaulatan yang dihormati bahkan oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri. Pengakuan kekuasaan ini diberikan karena daerah-daerah tersebut bukanlah daerah jajahan Belanda namun sebagai daerah yang memiliki jalinan hubungan dengan Belanda.

Dalam beberapa anggapan bahwa Onderafdeling merupakan jajahan kiranya tidaklah benar, karena dalam kasus Onderafdeling Boeton Laiwoi terdapat hubungan dominasi yang agak besar oleh Belanda sebagai pihak yang super power pada masa itu dengan Kesultanan dan Kerajaan di Sulawesi Tenggara khususnya Kesultanan Buton, sehingga diberikanlah status Onderafdeling Boeton Laiwoi.

Afdeling Kolaka pada waktu itu berada di bawah Onderafdeling Luwu (Sulawesi Selatan), kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1952 Sulawesi Tenggara menjadi satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Sulawesi Tenggara dengan ibu Kotanya Baubau. Kabupaten Sulawesi Tenggara tersebut meliputi wilayah-wilayah bekas Onderafdeling Boeton Laiwui serta bekas Onderafdeling Kolaka dan menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dengan Pusat Pemerintahannya di Makassar.^{[butuh rujukan]}

Masa Orde Lama (1945-1965)

Melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, Kabupaten Sulawesi Tenggara dimekarkan menjadi empat kabupaten, yaitu: Kabupaten Buton, Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Muna. Keempat daerah tingkat II tersebut masih merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Sulitnya komunikasi perhubungan saat itu, antar Daerah Tingkat II se Sulawesi Selatan Tenggara dengan pusat Pemerintahan Provinsi di Makassar, menghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun pelaksanaan tugas pembangunan disamping gangguan pemberontakan DI/TII.

Daerah Sulawesi Tenggara terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan yang cukup luas.^{[butuh rujukan]} Wilayahnya memiliki sumber daya mineral hasil tambang terutama nikel.^[6] Hasil tambang lainnya berupa aspal dan sejumlah bahan galian lainya. Demikian pula potensi lahan pertanian cukup potensial untuk dikembangkan. Selain itu terdapat pula berbagai hasil hutan berupa rotan, damar serta berbagai hasil hutan lainnya. Atas pertimbangan ini tokoh–tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara, membentuk Panitia Penuntut Daerah Otonom Tingkat I Sulawesi Tenggara. Tugas Panitia tersebut adalah memperjuangkan pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tenggara pada Pemerintah Pusat di Jakarta. Cita-cita tersebut tercapai dengan keluarnya Perpu No. 2 Tahun 1964 Sulawesi Tenggara yang menetapkan menjadi Daerah Otonom Tingkat I dengan ibu kotanya Kecamatan Kendari.

Realisasi pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dilakukan pada tanggal 27 April 1964, yaitu saat dilakukannya serah terima wilayah kekuasaan dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara, Kolonel Inf. A. A. Rifai kepada Pejabat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, J. Wajong. Pada saat itu, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara mulai berdiri sendiri terpisah dari Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Karena itu, tanggal 27 April 1964 adalah hari lahirnya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang setiap tahun diperingati.

Masa Orde Baru (1965-1998)

Pada 3 Agustus 1995, dibentuk satu kotamadya yaitu Kota Kendari, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kendari (kini bernama Kabupaten Konawe).

Masa Reformasi (1998-sekarang)

Pada 21 Juni 2001, dibentuk satu kota baru bernama Kota Baubau, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton. Kemudian selanjutnya terbentuk beberapa kabupaten baru, antara lain:

1. Kabupaten Bombana, pemekaran dari Kabupaten Buton (18 Desember 2003)
2. Kabupaten Wakatobi, pemekaran dari Kabupaten Buton (18 Desember 2003)
3. Kabupaten Kolaka Utara, pemekaran dari Kabupaten Kolaka (18 Desember 2003)
4. Kabupaten Konawe Selatan, pemekaran dari Kabupaten Konawe (25 Februari 2003)
5. Kabupaten Konawe Utara, pemekaran dari Kabupaten Konawe (2 Januari 2007)
6. Kabupaten Buton Utara, pemekaran dari Kabupaten Muna (2 Januari 2007)
7. Kabupaten Kolaka Timur, pemekaran dari Kabupaten Kolaka (14 Desember 2012)
8. Kabupaten Konawe Kepulauan, dimekarkan dari Kabupaten Konawe (12 April 2013)
9. Kabupaten Buton Tengah, dimekarkan dari Kabupaten Buton (Juli 2014)
10. Kabupaten Buton Selatan, dimekarkan dari Kabupaten Buton (Juli 2014)
11. Kabupaten Muna Barat, dimekarkan dari Kabupaten Muna (Juli 2014)

Setelah pemekaran, Sulawesi Tenggara mempunyai 15 kabupaten dan 2 kota. Saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Kantor Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara pada Gedung Menara Global yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Jakarta Raya.

Gubernur

Gubernur		Mulai jabatan	Akhir jabatan	Wakil Gubernur
	Andap Budhi Revianto (Penjabat)	5 September 2023	Petahana	Lowong

Dewan Perwakilan

DPRD Sulawesi Tenggara beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Sulawesi Tenggara yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 7 Oktober 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Charis Mardiyanto, di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.^[7][8][9] Komposisi anggota DPRD Sulawesi Tenggara periode 2019-2024 terdiri dari 11 partai politik dimana Partai Amanat Nasional adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 8 kursi, kemudian disusul oleh Partai Golkar yang meraih 7 kursi serta PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai NasDem yang masing-masing meraih 5 kursi.Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Sulawesi Tenggara dalam dua periode terakhir.^[10][11][12]

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
	2014-2019	2019-2024
PKB	1	3
Gerindra	4	4
PDI-P	5	5
Golkar	7	7
NasDem	3	5
PKS	5	4
PPP	2	2
PAN	9	8
Hanura	3	1
Demokrat	6	5
PBB	0	1
Jumlah Anggota	45	45
Jumlah Partai	10	11

Daftar kabupaten dan kota

No.	Kabupaten/kota	Ibu kota	Bupati/wali kota	Luas wilayah (km2)[13]	Jumlah penduduk (2020)[13]	Kecamatan	Kelurahan/desa	Lambang	Peta lokasi
1	Kabupaten Bombana	Rumbia	Edi Suharmanto (Pj.)	3.316,16	150.706	22	22/121
2	Kabupaten Buton	Pasarwajo	La Ode Mustari (Pj.)	1.648,04	119.353	7	12/83
3	Kabupaten Buton Selatan	Batauga	La Ode Budiman (Pj.)	510,00	99.173	7	10/60
4	Kabupaten Buton Tengah	Labungkari	Andi Muhammad Yusuf (Pj.)	958,00	118.907	7	10/67
5	Kabupaten Buton Utara	Buranga	M. Ridwan Zakariah	1.923,03	68.553	6	12/78
6	Kabupaten Kolaka	Kota Kolaka	Andi Makkawaru (Pj.)	3.283,59	243.832	12	35/100
7	Kabupaten Kolaka Timur	Tirawuta	Abdul Azis	3.992,53	125.311	13	16/117
8	Kabupaten Kolaka Utara	Lasusua	Sukanto Toding (Pj.)	3.392,00	139.319	15	6/127
9	Kabupaten Konawe	Kota Unaaha	Harmin Ramba (Pj.)	6.087,68	266.299	27	57/297
10	Kabupaten Konawe Kepulauan	Langara	Amrullah	867,58	38.849	7	7/89
11	Kabupaten Konawe Selatan	Andolo	Surunuddin Dangga	4.237,74	317.826	25	15/336
12	Kabupaten Konawe Utara	Wanggudu	Ruksamin	5.101,76	62.403	13	11/159
13	Kabupaten Muna	Kota Raha	[Bachrun]] (Plt.)	2.057,69	223.991	22	26/125
14	Kabupaten Muna Barat	Sawerigadi	La Ode Butolo (Pj.)	1.022,89	84.182	11	5/81
15	Kabupaten Wakatobi	Wangi-Wangi	Haliana	473,62	111.402	8	26/75
16	Kota Baubau	-	Rasman Manafi (Pj.)	295,07	167.519	8	43/-
17	Kota Kendari	-	Muhammad Yusuf (Pj.)	271,80	347.381	10	64/-

Penduduk

Pada tahun 1990 jumlah penduduk Sulawesi Tenggara sekitar 1.349.619 jiwa. Kemudian tahun 2000 meningkat menjadi 1.776.292 jiwa dan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2005 adalah sejumlah 1.959.414 jiwa.

Dari publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 disebutkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Tenggara berturut-turut (dalam ribuan) 2.243,6 (2010), 2.499,5 (2015), 2.755,6 (2020), 3.003,3 (2025), 3.237,7 (2030) dan 3.458,1 (2035).

Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara selama tahun 1990–2000 adalah 2,79% per tahun dan tahun 2004–2005 menjadi 0,02%.^{[butuh rujukan]} Laju pertumbuhan penduduk menurut kabupaten selama kurun waktu 2004–2005 hanya kota Kendari dan Kabupaten Muna yang menunjukan pertumbuhan yang positif, yaitu 0,03 % dan 0,02 % per tahun, sedangkan kabupaten yang lain menunjukkan pertumbuhan negatif.

Struktur Penduduk

Struktur umur penduduk Sulawesi Tenggara pada tahun 2005, penduduk usia di bawah 15 tahun 700.433 jiwa (35,75%) dari total penduduk, sedangkan penduduk perempuan mencapai 984.987 jiwa (20.27%) dan penduduk laki-laki mencapai 974.427 jiwa (49,73%).

Jumlah penduduk tahun 1971–2020

Tahun	1971	1980	1990	1995	2000	2010
Jumlah penduduk	714.120	942.302	1.349.619	1.586.917	1.776.292	2.232.586
Sejarah kependudukan Sulawesi Tenggara Sumber:[14]

Suku bangsa

Mayoritas penduduk yang mendiami provinsi Sulawesi Tenggara adalah suku asli setempat, termasuk diantaranya adalah suku Tolaki, Buton, Wawonii, Banggai, Balantak, Wolio-Buton, Muna, Moronene, dan lainnya.^[15] Suku Bugis asal Sulawesi Selatan menjadi jumlah terbesar dari suku lain asal provinsi lainnya. Ada juga sebagian lagi suku Jawa, Makassar, Bali, Sunda dan suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Dari data Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, sebanyak 1.401.478 jiwa atau % dari 2.227.937 jiwa penduduk, adalah suku asal Sulawesi Tenggara.^[16]

Berikut adalah banyaknya penduduk provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan suku bangsa, hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010:^[16]

Bahasa

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Sulawesi Tenggara adalah bahasa Indonesia. Hingga 2019, Badan Bahasa mencatat ada 16 bahasa daerah di Sulawesi Tenggara.^[17] Keempat belas bahasa tersebut adalah: (1) Tolaki (Penutur Terbanyak), (2) Wolio, (3) Cia-Cia, (4) Wawonii, (5) Culambacu, (6) Muna, (7) Kulisusu, (8) Lasalimu-Kamaru, (9) Moronene, (10) Jawa, (11) Wakatobi, (12) Sasak, (13) Sunda, (14) Bajo, dan (14T) Bali (16) Bugis.^[18]

Komoditi

1. Pertanian, meliputi: kakao, kacang mede, kelapa, cengkih, kopi, pinang lada dan vanili
2. Kehutanan, meliputi: kayu gelondongan dan kayu gergajian
3. Perikanan, meliputi: perikanan darat dan perikanan laut
4. Peternakan, meliputi: sapi, kerbau dan kambing
5. Pertambangan, meliputi: aspal,^[19] nikel, emas, marmer, batu setengah permata, onix, batu gamping dan tanah liat

• (Indonesia) Situs resmi pemerintah provinsi Diarsipkan 2010-07-01 di Wayback Machine.
• (Indonesia) Situs Berita Seputar Sulawesi Tenggara
• (Indonesia) Informasi Lengkap Seputar Sulawesi Tenggara
• (Indonesia) Berita Seputar Sulawesi Tenggara
• (Indonesia) Profil Demografi Sultenggara
• (Indonesia) Profil Ekonomi Sultenggara
• (Indonesia) Profil Wisata Sultenggara
• (Indonesia) Ekonomi Regional Sultenggara
• (Indonesia) Statistik Regional Sultenggara
• (Indonesia) Badan Pusat Statistik: Sulawesi Tenggara