Provinsi di Indonesia

pembagian administratif tingkat satu di Indonesia

Pada tingkat pertama, Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi, dan setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 38 provinsi, termasuk sembilan di antaranya yang merupakan daerah berstatus khusus dan/atau istimewa.

Provinsi di Indonesia
KategoriPembagian administratif tingkat pertama dalam negara kesatuan
LetakIndonesia
Dibentuk18 Agustus 1945 (dengan jumlah 8 provinsi)
Jumlah wilayah38 (termasuk 9 daerah khusus/istimewa)
Penduduk
Luas
PemerintahanGubernur
Pembagian administratifKabupaten dan kota

Dasar hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:[1]

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah­-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-­tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang­-undang.

Daerah provinsi, menurut UUD 1945, merupakan daerah otonom yang pemerintahannya terdiri atas kepala daerah yang disebut "gubernur" dan lembaga legislatif daerah berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.[1] Pemerintah daerah berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.[1]

Selain itu, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi, selain berstatus sebagai daerah otonom, juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai "wakil Pemerintah Pusat" dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.[2] Gubernur, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing provinsi, bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.[2]

UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-­satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.[1]

Daftar

LambangNamaKode[3]SingkatanIbu kotaGubernurHari jadiDasar UUTingkat IIWilayah
ISO[4]UmumKab.Kota
Aceh11ID-ACBanda AcehAchmad MarzukiTak ada[a]24/1956
44/1999$)[b]
11/2006#)[c]
185Sumatra
Bali51ID-BADenpasarSang Made Mahendra Jaya14 Agustus 1958[6]15/202381Nusa Tenggara
Banten36ID-BTSerangAl Muktabar4 Oktober 2000[7]23/200044Jawa
Bengkulu17ID-BEBengkuluRohidin Mersyah18 November 1968[8]9/196791Sumatra
Daerah Istimewa Yogyakarta34ID-YODIYYogyakartaHamengkubuwana X13 Maret 1755[9]3/1950[d]
13/2012$)
41Jawa
Daerah Khusus Ibukota Jakarta31ID-JKDKI JakartaTak ada[e]Heru Budi Hartono22 Juni 1527[11]1/1956[f]
29/2007#)[g]
1[h]5[h]Jawa
Gorontalo75ID-GOGorontaloIsmail Pakaya5 Desember 2000[18]38/200051Sulawesi
Jambi15ID-JAJambiAl Haris6 Januari 1957[19]18/2022[i]92Sumatra
Jawa Barat32ID-JBJabarBandungBey Triadi Machmudin19 Agustus 1945[20]10/2023189Jawa
Jawa Tengah33ID-JTJatengSemarangNana Sudjana19 Agustus 1945[21]11/2023296Jawa
Jawa Timur35ID-JIJatimSurabayaKhofifah Indar Parawansa12 Oktober 1945[22]12/2023299Jawa
Kalimantan Barat61ID-KBKalbarPontianakHarisson Azroi28 Januari 1957[23]9/2022[j]122Kalimantan
Kalimantan Selatan63ID-KSKalselBanjarbaruSahbirin Noor14 Agustus 1950[27]8/2022[j]112Kalimantan
Kalimantan Tengah62ID-KTKaltengPalangka RayaSugianto Sabran23 Mei 1957[28]14/2023[k]131Kalimantan
Kalimantan Timur64ID-KIKaltimSamarindaIsran Noor9 Januari 1957[29]10/2022[j]73Kalimantan
Kalimantan Utara65ID-KUKaltaraTanjung SelorZainal Arifin Paliwang25 Oktober 2012[30]20/201241Kalimantan
Kepulauan Bangka Belitung19ID-BBBabelPangkalpinangRidwan Djamaluddin21 November 2000[31]27/200061Sumatra
Kepulauan Riau21ID-KRKepriTanjungpinangAnsar Ahmad24 September 2002[32]25/200252Sumatra
Lampung18ID-LABandar LampungArinal Djunaidi18 Maret 1964[33]14/1964[l]132Sumatra
Maluku81ID-MAAmbonMurad Ismail19 Agustus 1945[35]13/2023[m]92Maluku
Maluku Utara82ID-MUMalutSofifiAbdul Ghani Kasuba12 Oktober 1999[37]46/1999[n]82Maluku
Nusa Tenggara Barat52ID-NBNTBMataramLalu Gita Ariadi17 Desember 1958[39]20/2022[o]82Nusa Tenggara
Nusa Tenggara Timur53ID-NTNTTKupangAyodhia Kalake20 Desember 1958[41]21/2022[o]211Nusa Tenggara
Papua91ID-PAJayapuraRidwan Rumasukun27 Desember 1949[42]12/1969[p]
21/2001#)[q]
81Papua
Papua Barat92ID-PBPabarManokwariPaulus Waterpauw12 Oktober 1999[52]45/1999[r]
35/2008#)[s]
70Papua
Papua Barat DayaPBDSorongMuhammad Musa'adTak ada[a]29/2022
2/2021#)[t]
51Papua
Papua Pegunungan95ID-PEPapegJayawijayaNikolaus KondomoTak ada[a]16/2022
2/2021#)[t]
80Papua
Papua Selatan93ID-PSPaselMeraukeApolo SafanpoTak ada[a]14/2022
2/2021#)[t]
40Papua
Papua Tengah94ID-PTPatengNabireRibka HalukTak ada[a]15/2022
2/2021#)[t]
80Papua
Riau14ID-RIPekanbaruSyamsuar9 Agustus 1957[58]19/2022[i]102Sumatra
Sulawesi Barat76ID-SRSulbarMamujuZudan Arif Fakrulloh22 September 2004[59]26/200460Sulawesi
Sulawesi Selatan73ID-SNSulselMakassarBahtiar Baharuddin19 Oktober 1669[60]4/2022[u]213Sulawesi
Sulawesi Tengah72ID-STSultengPaluRusdy Mastura23 September 1964[64]6/2022[u]121Sulawesi
Sulawesi Tenggara74ID-SGSultraKendariAndap Budhi Revianto27 April 1964[65]7/2022[u]152Sulawesi
Sulawesi Utara71ID-SASulutManadoOlly Dondokambey23 September 1964[66]5/2022[u]114Sulawesi
Sumatera Barat13ID-SBSumbarPadangMahyeldi Ansharullah1 Oktober 1945[67]17/2022[i]127Sumatra
Sumatera Selatan16ID-SSSumselPalembangHerman Deru15 Mei 1946[70]9/2023[v]134Sumatra
Sumatera Utara12ID-SUSumutMedanHassanudin15 April 1948[72]8/2023258Sumatra
Catatan
#) Undang-undang yang mengatur status otonomi khusus suatu daerah otonom yang menjadi daerah khusus.
$) Undang-undang yang mengatur sifat keistimewaan suatu daerah otonom yang menjadi daerah istimewa.

Kekhususan dan keistimewaan

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Daerah-daerah tersebut disebut daerah khusus dan daerah istimewa. Saat ini, terdapat delapan provinsi di Indonesia yang merupakan daerah khusus dan/atau daerah istimewa, dengan enam provinsi yang hanya memiliki sifat kekhususan, satu provinsi yang hanya memiliki sifat keistimewaan, dan satu provinsi dengan kedua sifat tersebut.

Provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat kekhususan adalah:

Sementara itu, provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat keistimewaan adalah

Sejarah

Sejarah perkembangan daerah provinsi dapat berupa pemekaran dan penggabungan provinsi, pengintegrasian ke dalam Indonesia dan pelepasan wilayah dari Indonesia, atau peningkatan atau penurunan status keistimewaan/kekhususan provinsi.

Periode kolonial Belanda dan pendudukan Jepang

Pada masa kolonialisme Belanda, wilayah Hindia Belanda pada tingkat pertama dibagi atas 3 provinsi (provincie) dan 3 kegubernuran (gouvernement).

Provinsi
Kegubernuran

Selama masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda, istilah daerah provinsi dan kegubernuran tersebut dihapuskan, sehingga keresidenan (yang penamaannya diganti menjadi "syuu" oleh pemerintah militer Jepang) menjadi pembagian administratif tertinggi.

Periode kemerdekaan Indonesia

Era revolusi nasional

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengadopsi UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tetapi UUD tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk pembagian administatifnya dan menyerahkan penentuan tersebut pada undang-undang (UU).[74] Namun pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kedua keesokan harinya, wilayah Indonesia dibagi ke dalam delapan provinsi, yang menyiratkan bahwa pembagian administratif Indonesia tingkat pertama adalah "provinsi". Berikut kedelapan provinsi tersebut beserta gubernurnya:[75]

Kemudian dalam perkembangannya, terbentuk pula dua daerah istimewa, yakni:

Tiga provinsi di Pulau Sumatra (1948–1956), yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Indonesia juga sempat memecah provinsi Sumatera menjadi 3 wilayah provinsi pada tanggal 15 April 1948.[76] Provinsi-provinsi tersebut ialah:

Penetapan provinsi sebagai daerah administratif Indonesia diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1948 pada tanggal 10 Juli 1948, yang menetapkan bahwa daerah pada tingkat pertama adalah "provinsi", yang dipimpin oleh "kepala daerah provinsi".[77]

Era Republik Indonesia Serikat

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara Indonesia yang berganti tersebut secara praktis menyebabkan wilayah Indonesia tidak terbagi ke dalam provinsi-provinsi. Sebagai gantinya, Indonesia terbagi ke dalam daerah-daerah bagian, yang terdiri dari 7 negara bagian, 9 daerah otonom, sebuah distrik federal, dan 3 daerah swapraja.

Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali berdiri.

Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950, wilayah Indonesia kembali dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang sama seperti sebelum terbentuknya RIS, yaitu:[78]

Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga kembali dibentuk dan menjadi provinsi berstatus "daerah istimewa".[79][80] Karena Daerah Istimewa Surakarta yang tidak dibentuk lagi, maka daerah ini secara otomatis dihapuskan.

Melalui UU No. 1 Tahun 1957, istilah daerah provinsi beralih menjadi "daerah swantara/istimewa tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah (istimewa) tingkat I".[81] Lalu melalui UU No. 18 Tahun 1965, istilah tersebut disederhanakan menjadi hanya "daerah tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah tingkat I" dan dianggap sebagai penunjukan daerah administratif, sementara istilah "provinsi" hanya berimplikasi sebagai jenis daerah belaka.[82]

Dua provinsi di Sulawesi (1960–1964), yaitu Sulawesi Utara–Tengah dan Sulawesi Selatan–Tenggara.

Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin:

1956
1957
1958
1959
1960
1961
  • Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendapat status "daerah khusus".
1963
  • Wilayah Irian Barat (sekarang Papua) menjadi bagian dari Indonesia dengan status provinsi.
1964

Era Orde Baru

Lambang bekas provinsi Timor Timur (1976–1999)

Pada masa Orde Baru, satu-satunya pecahan provinsi baru yang terbentuk adalah Bengkulu yang dimekarkan dari Sumatera Selatan pada tahun 1967.

Melalui UU No. 5 Tahun 1974, istilah "daerah tingkat I" dan "provinsi" sama-sama digunakan untuk merujuk pada daerah yang sama, tetapi dalam fungsi kerja yang berbeda. Istilah "daerah tingkat I" dengan kepala yang bergelar "kepala daerah tingkat I" digunakan dalam fungsi kerja sebagai daerah otonom yang menjalankan tugas desentralisasi, sementara istilah "provinsi" dengan kepala yang bergelar "gubernur" digunakan dalam fungsi kerja sebagai wilayah administratif yang menjalankan tugas dekonsentrasi.[84]

Pada tahun 1976, wilayah Timor Portugis diintegrasikan menjadi bagian dari Indonesia dengan status provinsi dan bernama Timor Timur.

Era Reformasi

Memasuki Era Reformasi, istilah "daerah tingkat I" dihapuskan dan istilah "provinsi" sama-sama memegang peranan sebagai daerah otonom yang berasaskan desentralisasi dan wilayah administratif yang berasaskan dekonsentrasi. Akhirnya melalui perubahan kedua, UUD 1945 akhirnya memperinci, mengokohkan pembagian tingkat pertama atas wilayah Indonesia sebagai "provinsi".[85]

Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Reformasi:

1999
2000
2001
  • Aceh diberikan status "daerah khusus".
  • Papua diberikan status "daerah khusus".
2002
2003
2004
2008
2012
2022

Serba serbi

Statistik

ProvinsiPopulasi[88]
(jiwa,
2022)
Luas[88]
(km2)
Kepadatan penduduk
(jiwa/km²)
IPM[89]
(BPS,
2020)
APBD provinsiPDRB harga berlaku
Pendapatan[90]
(miliar Rp,
2022)
Belanja[90]
(miliar Rp,
2022)
Total[91]
(miliar Rp,
2021)
Per kapita[92]
(ribu Rp,
2021)
Aceh5.379.93756.834,74693,6971,9913.352,9816.170,65184.976,3034.680,46
Sumatera Utara15.305.23072.460,744209,5071,7712.011,6312.649,63859.870,9557.569,79
Sumatera Barat5.624.14342.119,542132,8172,385.924,286.204,28252.749,6545.293,75
Riau6.646.39089.935,89671,7772,718.656,858.656,85843.211,15129.852,59
Jambi3.642.76349.026,57972,5871,294.215,314.795,85233.725,4665.193,22
Sumatera Selatan8.646.68686.771,68497,8570,019.902,579.766,47491.566,4557.487,44
Bengkulu2.047.11020.128,340100,9871,402.760,082.838,7879.576,3339.143,43
Lampung8.901.56633.570,264263,6869,696.558,097.011,70371.903,1740.950,42
Kepulauan Bangka Belitung1.472.42716.690,12987,2071,471.927,542.079,6685.942,7058.338,82
Kepulauan Riau2.101.2158.269,708248,4175,593.480,323.870,32275.636,33130.125,23
Daerah Khusus Ibukota Jakarta11.249.585660,98217.007,8080,7777.448,7175.757,232.914.581,08274.709,59
Jawa Barat48.637.18037.044,8581.284,7472,0931.540,8731.525,702.209.822,3845.299,58
Jawa Tengah37.044.85834.337,4891.084,2671,8724.303,7424.589,871.420.799,9138.669,11
Daerah Istimewa Yogyakarta3.677.5223.170,6451.158,1079,975.364,615.761,35149.369,1740.229,83
Jawa Timur41.144.06748.036,840853,4571,7127.642,1729.454,862.454.498,8060.043,33
Banten12.145.1619.352,7671.260,4972,4510.645,8811.223,18665.921,9255.210,65
Bali4.287.1935.590,150764,5575,505.044,666.102,49219.800,0350.381,21
Nusa Tenggara Barat5.473.50719.675,889274,7168,255.399,085.961,58140.153,3226.002,48
Nusa Tenggara Timur5.514.21646.446,644118,0765,195.060,285.486,76110.885,7520.581,13
Kalimantan Barat5.482.046147.037,03737,1567,665.392,935.684,42231.321,1642.282,90
Kalimantan Tengah2.672.790153.443,90817,2171,055.167,265.191,68170.001,2162.912,85
Kalimantan Selatan4.141.53337.135,054110,3470,916.278,846.243,84192.576,5846.712,68
Kalimantan Timur3.891.849126.981,27929,7476,2410.861,8011.501,77695.158,33182.540,82
Kalimantan Utara709.62070.101,18410,0070,632.146,312.404,94110.668,94155.080,62
Sulawesi Utara2.664.31314.500,275183,0372,934.000,123.817,65142.600,0254.043,18
Sulawesi Tengah3.074.95861.605,71849,5569,558.678,126.808,72246.987,3681.733,04
Sulawesi Selatan9.255.93045.330,550201,1371,939.223,139.109,28545.230,0359.656,24
Sulawesi Tenggara2.690.79136.159,71373,8471,453.840,474.767,32139.057,8352.293,97
Gorontalo1.203.92112.025,14799,5268,681.757,291.739,4743.896,3737.170,45
Sulawesi Barat1.447.18616.594,74986,8966,111.827,082.015,6650.341,2335.036,02
Maluku1.886.73546.158,26740,6469,493.328,154.015,2248.564,2226.072,98
Maluku Utara1.337.36832.998,69639,9268,492.849,043.335,9652.359,8540.302,32
Papua1.036.56882.680,95813,7860,4414.763,7515.758,96235.343,2554.034,26
Papua Barat557.97460.275,31011,5465,096.311,856.778,2685.072,8673.539,00
Papua Selatan516.075117.849,159
Papua Tengah1.346.68561.072,913
Papua Pegunungan1.457.69651.213,330
Papua Barat Daya603.05439.122,948

Bekas provinsi

Berikut ini merupakan provinsi yang dahulu ada, tetapi sekarang telah hilang dari daftar. Bekas provinsi tersebut tidak ada lagi mungkin saja karena provinsi tersebut mengalami pemecahan atau karena wilayah tertentu telah keluar dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ProvinsiIbukotaPeriodePengganti
Sumatera[93]Medan1945–1948Sumatera Tengah
Sumatera Utara
Sumatera Selatan
Kalimantan[94]Banjarmasin1945–1956Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Sunda Kecil[95]Singaraja1945–1958Bali
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi[96]Makassar / Manado1945–1960Sulawesi Utara–Tengah
Sulawesi Selatan–Tenggara
Sumatera Tengah[93][97]Bukittinggi1948–1957Jambi
Riau
Sumatera Barat
Sulawesi Utara–Tengah[98]Manado1960–1964Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan–Tenggara[98]Makassar1960–1964Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Timor Timur[99]Dili1976–1999Timor Leste (negara)

Hasil pemekaran

Berikut ini merupakan provinsi-provinsi hasil pemekaran dari provinsi lainnya.

Pemekaran provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun
Hasil pemekaranTahunNama lamaDimekarkan dari
Aceh
1956
Daerah Istimewa Aceh
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Kalimantan Tengah
1958
Kalimantan Selatan
Lampung
1964
Sumatera Selatan
Sulawesi TengahSulawesi Utara
Sulawesi TenggaraSulawesi Selatan
Bengkulu
1967
Sumatera Selatan
Papua Barat
1999
Irian Jaya BaratPapua
Maluku UtaraMaluku
Banten
2000
Jawa Barat
Kepulauan Bangka BelitungSumatera Selatan
GorontaloSulawesi Utara
Kepulauan Riau
2002
Riau
Sulawesi Barat
2004
Sulawesi Selatan
Kalimantan Utara
2012
Kalimantan Timur
Papua Tengah
2022
Papua
Papua SelatanPapua
Papua PegununganPapua
Papua Barat DayaPapua Barat

Fakta-fakta

Sejak kemerdekaan Indonesia dengan delapan provinsi awal didirikan, hanya Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku yang secara penggunaan nama masih ada dan dipakai hingga saat ini, meskipun beberapa provinsi mengalami penyusutan wilayah karena pemekaran provinsi. Hanya Provinsi Jawa Timur yang wilayahnya masih tetap utuh dan belum pernah dimekarkan hingga kini.

Sementara Provinsi Jawa Tengah pernah mengalami perubahan wilayah dikarenakan secara de facto pernah berdiri daerah otonomi khusus Daerah Istimewa Surakarta yang terdiri dari wilayah otonom Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Namun karena gejolak yang terjadi di dalam daerah tersebut, status Daerah Istimewa Surakarta dicabut hingga akhirnya kembali menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, walaupun sampai saat ini status kedudukan Daerah Istimewa Surakarta masih diperdebatkan.[100]

Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang sama sekali belum pernah mengalami perubahan wilayah dikarenakan pemekaran maupun penggabungan suatu wilayah. Sementara itu, Provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil telah habis dipecah dan menjadi provinsi-provinsi lain.

Wilayah Timor Portugis sempat bergabung ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1976–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.[101]

Lihat pula

Catatan

Referensi