Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024

Sejak 2014, pemilihan presiden didominasi oleh dua kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka adalah Prabowo Subianto–Hatta Rajasa yang diusung oleh partai-partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo–Jusuf Kalla yang mayoritasnya didukung oleh oposisi.^[6] Mengulangi kemenangan yang sama, Jokowi yang merupakan rival Prabowo pada 2014 dan 2019 kembali memenangkan pemilu presiden dengan meraih 55,5% suara.^[7] Namun, berbeda dengan Pemilu Presiden 2004 dan 2009 yang diikuti oleh lebih dari dua kandidat. Pada 2004, pemilihan presiden diikuti lima kandidat di putaran pertama dengan berbagai latar belakang, di antaranya militer, sipil, ulama hingga mantan presiden dan mantan wakil presiden.^[8] Sedangkan di 2009, pemilihan presiden diikuti oleh tiga kandidat yang salah satunya adalah calon petahana Susilo Bambang Yudhoyono.^[9]

Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Secara konstitusi yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Presiden petahana Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan presiden pada 2024. Oleh karenanya, Indonesia mengadakan pemilihan umum secara serentak untuk memilih eksekutif dan legislatif masa bakti 2024–2029. Pemilihan presiden selayaknya digelar sebelum transisi kepemimpinan negara pada 20 Oktober 2024.

Pada pilpres sebelumnya, Joko Widodo terpilih kembali menduduki jabatan yang sama bersama dengan Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya. Kandidat lainnya, Prabowo Subianto oleh Joko Widodo diberi mandat sebagai Menteri Pertahanan pasca rekonsiliasi pada Juli 2019.^[10][11] Pertemuan tersebut mengakhiri perseteruan politik antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden, sehingga terjadi dinamika politik dengan bergabungnya Gerindra dan PAN ke Koalisi Indonesia Maju. Ketika perombakan kabinet pada 2020, wakil Prabowo saat pilpres, Sandiaga Uno menyusulnya di kabinet sebagai menteri yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif.^[12]

Pelaksanaan

Masa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan dua putaran apabila pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara dengan sedikitnya 20% suara yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Hingga saat ini, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dua putaran hanya pernah terjadi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004.

Partai pengusul calon presiden

Pemilihan presiden menjadi tahap penting dalam sistem politik Indonesia yang melibatkan partai politik nasional dengan perwakilan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusung satu pasangan calon. Hanya PDI-P yang dapat mengusulkan sepasang kandidat tanpa berkoalisi dengan partai lain, mengingat partai ini memenuhi syarat ambang batas presiden dengan minimal 115 kursi pada pemilu legislatif terdahulu.^[13][14] Hal ini tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang menerangkan bahwa sepasang kandidat diusulkan oleh satu partai maupun sekelompok partai yang memperoleh sedikitnya 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau sedikitnya 25% suara nasional pada pemilihan umum sebelumnya.

Beberapa partai politik nonparlemen, baik partai peserta pemilu sebelumnya maupun partai baru pasca 2019, diposisikan sebagai partai pendukung bagi calon presiden pilihan masing-masing partai.^[15] Misalnya saja Perindo yang mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo.^[16] Partai tersebut menjadi partai pendukung bagi Ganjar karena tidak memiliki perwakilan di parlemen. Akan tetapi, suara nasional yang diperoleh Perindo turut mendorong pencalonan Ganjar meski tidak terlalu berpengaruh. Selain itu, Partai Gelora, partai baru yang didirikan pada 2019 lalu, memberi dukungan kepada Prabowo Subianto.^[17] Meski sebelumnya belum pernah mengikuti pemilihan umum, akan tetapi Gelora tetap dicatat sebagai partai pendukung.

Prapemilu

Pascapemilu

Sumber:^[20]

Kandidat dari Koalisi Perubahan

Kandidat nomor urut 1
Anies Baswedan	Muhaimin Iskandar
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
Gubernur DKI Jakarta (2017–2022)	Wakil Ketua DPR RI (1999–2004, 2004–2009, 2019–sekarang)
167 / 575 （29%）
Koalisi Perubahan (Tim Nasional Pemenangan)

Partai NasDem calonkan Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014–2016, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari partai tersebut.^[21] Ia menjadi bakal calon presiden pertama yang dicalonkan oleh partai politik dan berhasil memperoleh rekomendasi dari hasil rapat kerja nasional dari Partai NasDem. Sejak pencalonan Anies, dua partai lainnya, Demokrat dan PKS mulai menjajaki kerja sama politik dengan didirikannya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Saat itu, PKS menominasikan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk dicalonkan sebagai wakil Anies.^[22] Begitu pula Demokrat yang menjagokan ketua umumnya yang juga rivalnya di pemilihan gubernur 2017, Agus Harimurti Yudhoyono.^[23] Awalnya, Anies menggolongkan nama Agus sebagai cawapres yang akan mendampinginya.^[24] Seiring berjalannya waktu, koalisi mengalami dinamika politik dengan hengkangnya Demokrat dan mendukung pencalonan Prabowo setelah masuknya PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mendukung Prabowo.^[25][26] Masuknya PKB diiringi dengan kesepakatan untuk memasangkan Anies bersama ketua umum mereka, Wakil Ketua DPR RI yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua MPR RI periode 2018–2019 dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009–2014, Muhaimin Iskandar.^[27] Sebelumnya, ia telah diusulkan oleh partainya, PKB, sebagai kandidat wakil presiden dari Joko Widodo pada pemilihan umum sebelumnya. Bahkan, sempat digadang-gadang dicalonkan sebagai kandidat presiden jika tidak dipilih menjadi pendamping Jokowi.^[28]

Kandidat dari Koalisi Indonesia Maju

Kandidat nomor urut 2
Prabowo Subianto	Gibran Rakabuming Raka
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
Menteri Pertahanan (2019–sekarang)	Wali Kota Surakarta (2021–sekarang)
261 / 575 （45%）
Koalisi Indonesia Maju (Tim Kampanye Nasional)

Prabowo Subianto yang dikenal membawa kebijakan populisme dalam kampanyenya pada 2019 lalu diumumkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra dan PKB melalui Piagam Sentul.^[29][30] Dengan demikian, ini menjadi keempat kalinya Prabowo maju dalam pemilihan presiden sejak dirinya menjadi calon wakil presiden dari Megawati Soekarnoputri pada 2009. Ia diusung oleh dua partai anggota KIB, yakni Golkar dan PAN, serta partai-partai nonparlemen yang menjadi cikal bakal Koalisi Indonesia Maju setelah bubarnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama PKB.^[31] Disusul Partai Demokrat^[32] dan PSI^[33] yang bergabung setelahnya. Dukungan PSI kepada Prabowo diberikan setelah pengangkatan Kaesang Pangarep, adik dari Gibran sebagai ketua umum partai.

Pada 22 Oktober 2023, Prabowo lebih memilih Wali Kota Surakarta periode 2021–2024, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya.^[34] Gibran awalnya dicalonkan oleh Golkar sebagai kandidat yang mendampingi Prabowo.^[35] Disusul pula partai-partai Koalisi Indonesia Maju yang turut mengamini pencalonan Gibran.^[36] Pencalonan Gibran menimbulkan kontroversi mengingat usianya belum mencukupi berdasarkan syarat menjadi kandidat dalam pemilihan presiden, yakni minimal 40 tahun, sedangkan Gibran berusia 36 tahun. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan yang membuka peluang seseorang dengan pengalaman menjadi wali kota, bupati, dan gubernur beserta wakil dapat mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres.^[37][38] Setelah pencalonannya, Gibran yang merupakan kader PDI-P diakhiri keanggotaannya, disusul adik iparnya yang juga Wali Kota Medan periode 2021–2024, Bobby Nasution, setelah deklarasi mendukung Prabowo-Gibran.^[39]

Kandidat dari PDI-P dan PPP, serta dua partai nonparlemen

Kandidat nomor urut 3
Ganjar Pranowo	Mahfud MD
Calon Presiden	Calon Wakil Presiden
Gubernur Jawa Tengah (2013–2023)	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2019–2024)
147 / 575 （26%）
Kerja Sama Partai Politik (Tim Pemenangan Nasional)

Purna tugasnya Joko Widodo sebagai presiden petahana pada 2024 membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencari calon presiden penggantinya. Gubernur Jawa Tengah yang juga mantan anggota DPR RI periode 2004–2013, Ganjar Pranowo diusulkan oleh partainya, PDI-P, untuk diberi mandat maju pada pencalonan presiden pada April 2023.^[40] Namanya diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati.^[41] Sebelumnya, muncul isu pencalonan Puan Maharani dari PDI-P untuk dipasangkan dengan Prabowo sebagai calon wakil presiden.^[42] Puan akhirnya dicalonkan partai untuk menjadi calon legislatif DPR RI.^[43] Selain itu, NasDem juga menominasikan nama Ganjar sebagai salah satu bakal kandidat presiden dalam rapat kerja nasionalnya, meski pencalonannya dimandatkan kepada Anies.

Efek pencapresan Ganjar oleh PDI-P, Hanura yang merupakan partai nonparlemen turut mendukungnya sebagai calon presiden.^[44] Hanura menjadi partai pengusung pertama pasca pencalonan Ganjar oleh PDI-P yang melahirkan kerja sama politik tanpa berkoalisi.^[45] Beberapa hari setelahnya disusul oleh PPP yang juga mengusung Ganjar.^[46] Tak hanya pada pilpres, kedua partai tersebut juga menjalin kerja sama di pemilihan legislatif.^[47] Setelahnya, Perindo turut mencalonkan Ganjar di tengah isu partainya akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang kelak mengusung Prabowo.^[48][49]

Jauh sebelum PDI-P mengusung Ganjar, PSI lebih dahulu menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres dan Yenny Wahid, putri mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid, sebagai cawapresnya.^[50] Belakangan, PSI membatalkan dukungan kepada Ganjar usai diputuskan melalui kongresnya.^[51] Trennya, politikus PDI-P, Said Abdullah sempat mengusulkan nama Anies sebagai salah satu bakal pendamping Ganjar.^[52] Wacana tersebut tidak diindahkan oleh NasDem sebagai partai yang memelopori pencalonan Anies.^[53]

Pada 18 Oktober 2023, Ganjar menyusul Anies dalam hal pengumuman nama pendamping. Mahfud MD dipilih oleh PDI-P sebagai bakal kandidat wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo yang diumumkan langsung oleh ketua umumnya, Megawati.^[54] Ini merupakan penantian bagi Mahfud yang sebelumnya telah ditunjuk untuk menjadi pendamping bagi Joko Widodo pada 2019 sebelum akhirnya digantikan oleh Ma'ruf Amin di detik-detik terakhir menjelang pengumuman kandidat wapres.^[55] Hari itu, ia telah menyiapkan kemeja putih sesuai dengan pakaian simbolis kampanye Jokowi. Kemeja itu akhirnya dikenakan kembali pada saat pengajuan diri sebagai kandidat wakil presiden bersama Ganjar.^[56] Pendaftaran pasangan calon ini menyusul dengan pengajuan Anies-Muhaimin ke KPU pada 19 Oktober 2023.^[57]

Kampanye

Berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, citra Prabowo Subianto terkenal tegas dan ekspresif sebagai cerminan dari profesi sebelumnya sebagai tentara. Pada 2019, Prabowo menjadi oposisi bagi pemerintahan petahana yang dipimpin Joko Widodo. Dalam setiap kampanyenya, ia selalu mengkritik kebijakan yang dicanangkan oleh Jokowi.^[58] Begitu pula dalam orasinya menunjukkan sikap tegas Prabowo yang memosisikan diri sebagai bagian dari oposisi bagi Jokowi.^[59] Setelahnya, Prabowo tampil lebih kooperatif dan cenderung berpihak kepada pemerintahan Jokowi, mengingat dia sebagai Menteri Pertahanan di kabinet dan menjadikan anak dari Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran sebagai wakilnya.^[60] Pada 2024, mereka mengusung visi yang berkesinambungan dengan gagasan Jokowi, termasuk melanjutkan perencanaan Ibu Kota Nusantara sebagai salah satu proyek strategis nasional. Dalam kampanyenya, Prabowo acapkali memunculkan program pendistribusian konsumsi dan susu kepada peserta didik.^[61] Disamping itu, fenomena "gemoy" menjadi istilah baru sebagai identitas Prabowo.^[62]

Pada 2024, Anies Baswedan menjadi rival baru bagi Prabowo yang sebelumnya sebagai promotor dalam mengusung Anies sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2017, sebagaimana Jokowi yang menjadi rival bagi Prabowo di dua pemilihan presiden sebelumnya sempat diusung Prabowo sebagai calon gubernur pada 2012 lalu.^[63] Anies merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diberhentikan oleh Jokowi pada 2016, setelahnya ia didukung pencalonannya sebagai calon gubernur oleh partai-partai oposisi pemerintahan Jokowi.^[64] Sebagai oposisi, ia kerap mengkritik kebijakan pemerintah dalam hal birokrasi, investasi, hingga korupsi, kolusi, dan nepotisme.^[65] Hal ini senada dengan gagasannya sebagai calon presiden, yaitu mengusung visi transformasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Misalnya program ketahanan pangan yang lebih memilih contract farming daripada food estate yang selama ini menjadi program pemerintah.^[66] Selain itu, ia mewadahi aspirasi dari kalangan pemilih muda dengan mendeklarasikan "Gerakan Bawa Idemu" yang merupakan sukarelawan dari daerah-daerah untuk menyuarakan gagasan-gagasannya kepada Anies.^[67] Kemudian, dalam forum-forum tertentu, ia hadir dalam memaparkan visi misi dengan membuka diskusi kepada kalangan muda.^[68]

Selain Anies, Ganjar Pranowo juga merupakan peserta baru dalam pemilihan presiden. Ia memilih kooperatif terhadap pemerintah pusat berkaitan dengan program pembangunan untuk dilanjutkannya jika terpilih menjadi presiden.^[69] Meski demikian, ia menggagas perbaikan atas program pemerintah petahana dan mengusung visi percepatan pembangunan.^[70] Dalam kampanyenya, ia mengikuti jejak Jokowi dengan melakukan blusukan di pasar-pasar tradisional. Selain itu, ia tampil lari laun di beberapa daerah, salah satunya Jakarta.^[71] Ia mengklaim bahwa dengan dirinya lari laun, maka citranya akan dikenal oleh publik.^[72] Selama kampanye, Ganjar menjadikan kemeja hitam sebagai pakaian simbolis dalam kampanyenya, sedangkan wakilnya, Mahfud MD mengenakan kemeja putih yang telah dipersiapkan untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Jokowi pada 2019 lalu.^[73] Belakangan, Ganjar menilai bahwa penegakan hukum di bawah pemerintahan Jokowi rendah.^[74]

Pada 27 November 2023, Komisi Pemilihan Umum mendeklarasikan kampanye damai bersama pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta partai pengusungnya, sekaligus menandatangani pakta integritas dalam menjaga pemilihan umum yang aman dan damai.^[75] Besoknya, Anies dan Ganjar memulai kampanye pertamanya. Anies berorasi di Kampung Tanah Merah, Jakarta,^[76] sedangkan wakilnya Muhaimin Iskandar berkampanye di Jombang, Jawa Timur yang merupakan basis Nahdlatul Ulama sekaligus tanah kelahirannya.^[77] Berbeda dengan Anies, Ganjar memiliki strategi kampanye dengan blusukan di wilayah barat dan timur Indonesia. Ganjar memulainya di Merauke, Papua Selatan dan Mahfud menyambangi Sabang, Aceh.^[78] Di saat kedua pasangan calon berkampanye, Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap bertugas dengan jabatannya.^[79] Gibran mendahului Prabowo berkampanye pada 1 Desember 2023 di Penjaringan, Jakarta.^[80] Setelahnya, Prabowo kampanye perdana di Tasikmalaya, Jawa Barat.^[81]

Debat

Debat presiden dan wakil presiden secara formal menjadi ajang pemaparan visi dan misi, serta pemikiran dari setiap pasangan calon yang digelar oleh KPU. Berbeda dengan format sebelumnya, pada 2024, debat dihadiri oleh para pasangan calon.^[82] Debat pertama menyaksikan tiga calon presiden berdebat mengenai hukum, birokrasi, hingga sistem demokrasi. Anies dan Muhaimin tampil kompak mengenakan kemeja putih dengan Jas berwarna hitam dengan stiker bertulisan "AMIN" di dada mereka, Prabowo menggunakan kemeja biru muda warna khas pasangan mereka senada dengan pasangannya Gibran dan ada sebuah pin kecil tersemat di dadanya^[83], Ganjar tampil mengenakan kemeja putih bertuliskan "sat, set", sedangkan Mahfud yang memakai kemeja putih bertuliskan "tas, tes" dengan gambar timbangan hukum di dada kirinya.^[84] Ketika debat mengenai demokrasi, Anies dan Prabowo sempat berkonflik. Anies mengklaim bahwa kebebasan berpendapat masih terbatas.^[85] Prabowo menanggapinya dengan menampik isu tersebut. Ia bersikukuh bahwa demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi dinilainya baik, bahkan menurutnya berkat proses demokrasilah Anies bisa menjadi gubernur.^[86] Dibalas oleh Anies terkait Prabowo yang dianggap "tidak tahan untuk berada di kubu oposisi" sebagai posisi yang terhormat.^[87]

Untuk debat calon wakil presiden, publik berspekulasi bahwa perdebatan ditiadakan oleh KPU, sehingga timbul kesalahpahaman di tengah masyarakat.^[88][89] Sebelumnya, debat untuk kandidat wakil presiden dilaksanakan, di mana partisipan debatnya adalah Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. Akan tetapi, KPU membantah peniadaan debat untuk kandidat wakil presiden, melainkan pihaknya akan menghadirkan pasangan calon dalam kontestasi debat, tetapi partisipannya adalah antar calon presiden, antar calon wakil presiden, maupun antar pasangan calon.^[90][91] Sehingga, perdebatan yang diikuti oleh calon wakil presiden tetap digelar pada debat kedua dan keempat. Pada debat kedua merangkumi perekonomian dan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan IKN Nusantara.^[92] Partisipan debat adalah kandidat nomor urut 1, Muhaimin Iskandar; kandidat nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka; kandidat nomor urut 3, Mahfud MD.

Jajak pendapat

Sumber survei	Tanggal	Jumlah sampel	Batas kesalahan
				Anies-Muhaimin Koalisi Perubahan	Prabowo-Gibran Indonesia Maju	Ganjar-Mahfud Kerja Sama Partai
Lembaga Survei Indonesia[103]	4–9 Februari 2024	1.200	2,83%	24,3%	51,9%	18,7%
SPIN[104]	5–8 Februari 2024	1.200	2,8%	24,3%	54,8%	16,1%
Polstat[103]	4–7 Februari 2024	1.200	2,83%	26,5%	52,8%	18,2%
LSI Denny JA[105]	26 Januari – 6 Februari 2024	1.200	2,9%	21,7%	53,5%	19,2%
Lembaga Survei Indonesia[103]	29 Januari – 5 Februari 2024	1.220	2,9%	23,3%	51,9%	20,3%
Indikator[106]	28 Januari – 4 Februari 2024	1.200	2,9%	24,1%	51,8%	19,6%
Populi Center[107]	27 Januari–3 Februari 2024	1.500	2,53%	22,1%	52,5%	16,9%
Poltracking[108]	25 Januari–2 Februari 2024	1.220	2,9%	25,1%	50,9%	18,4%
Lembaga Point Indonesia[109]	26–28 Januari 2024	1.500	2,53%	22,7%	52,9%	19,1%
Political Weather Station[110]	21–25 Januari 2024	1.220	2,81%	21,3%	52,3%	19,7%
LSI Denny JA[111]	16–26 Januari 2024	1.200	2,9%	22%	50,7%	19,7%
Polling Institute[110]	15–16 Januari 2024	1.219	2,9%	23%	48,7%	20,9%
Indonesia Survey Center[112]	11–19 Januari 2024	1,670	2.4%	21.7%	52%	18.1%
Indikator[113]	10–16 Januari 2024	1,200	2.9%	24.2%	48.6%	21.6%
SPIN[114]	8–14 Januari 2024	2,178	2.1%	18.7%	50.9%	23.5%
Lembaga Survei Indonesia[113]	10–11 Januari 2024	1,206	2.9%	23.2%	47.0%	21.7%
Indonesia Polling Stations[115]	7–13 Januari 2024	1,220	2.8%	21.3%	51.8%	19.2%
Charta Politika[113]	4–11 Januari 2024	1,220	2.82%	26.7%	42.2%	28.0%
LSI Denny JA[116]	3–11 Januari 2024	1,200	2.9%	22.8%	46.6%	24.8%
Indonesia Political Opinion[114]	1–7 Januari 2024	1,200	2.5%	34.5%	42.3%	21.5%
Poltracking[113]	1–7 Januari 2024	1,220	2.9%	26.9%	46.7%	20.6%
Indikator[116]	30 Desember 2023–6 Januari 2024	1,200	2%	25,5%	45,8%	23%
Ipsos Public Affairs[114]	27 Desember 2023–5 Januari 2024	2,000	2.19%	21.8%	48.1%	18.4%
Lembaga Survei Nasional[114]	28 Desember 2023–2 Januari 2024	1,420	2.6%	24.3%	49.5%	20.5%
Median[114]	23 Desember 2023–1 Januari 2024	1.500	2,53%	26.8%	43,1%	20,1%
Polling Institute[114]	26–28 Desember 2023	1.246	2,9%	24,6%	46,2%	21,3%
PRC[117]	20–27 Desember 2023	1.200	2,7%	28,0%	42,4%	21,8%
ICRC[114]	20–26 Desember 2023	1.230	2,79%	25,6%	39,4%	29,1%
Indikator[118]	23–24 Desember 2023	1.217	2,9%	21,0%	46,7%	24,5%
LSI Denny JA[118]	17–23 Desember 2023	1.200	2,9%	25,3%	43,3%	22,9%
Polling Institute[118]	15–19 Desember 2023	2.130	2,9%	22,1%	46,1%	20,5%
CSIS[119]	13–18 Desember 2023	1.300	2,7%	26,1%	43,7%	19,4%
Puspoll[114]	11–18 Desember 2023	1,220	2.83%	26.1%	41%	27.6%
Indikator Publik[120]	3–11 Desember 2023	1,670	2.4%	22.7%	50.2%	23.1%
Poltracking[121]	29 November–5 Desember 2023	1,220	2.9%	23.1%	45.2%	27.3%
Populi Center[122]	28 November–5 Desember 2023	1,200	2.83%	21.7%	46.7%	21.7%
Litbang Kompas[123]	29 November–4 Desember 2023	1,364	2.65%	16.7%	39.3%	15.3%
Indikator[124]	23 November–1 Desember 2023	1,200	2.9%	19.1%	38.2%	20.4%
LSI Denny JA[125]	6–13 November 2023	1,200	2.90%	20.3%	40.3%	28.6%
Populi Center[126]	29 Oktober–5 November 2023	1,200	2.83%	22.3%	43.1%	23.0%
Poltracking[127]	28 Oktober – 3 November 2023	1,220	2.9%	24.4%	40.2%	30.1%
Indikator[128]	27 Oktober – 1 November 2023	1,220	2.9%	24.4%	39.7%	30.0%
Charta Politika[129]	26–31 Oktober 2023	2,400	2.0%	24.3%	34.7%	36.8%
Indo Barometer[130]	25–31 Oktober 2023	1,230	2.79%	23.2%	43.5%	33.3%

Mahkamah Konstitusi dan pencalonan Gibran

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuat pengecualian kontroversial dengan membolehkan Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilu 2024.^[131] Berdasarkan keputusan pengadilan, kandidat yang berusia di bawah 40 tahun berhak untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dalam pemungutan suara presiden, dengan syarat bahwa mereka pernah memegang jabatan regional terpilih sebelumnya.^[131] Karena Gibran, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, adalah putra Joko Widodo, hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Presiden mempengaruhi keputusan tersebut agar ia dapat melanjutkan warisannya. Tercatat pula, kakak ipar Jokowi dan Ketua MK, Anwar Usman, juga terlibat dalam putusan tersebut.^[132][133] Anwar Usman akhirnya diturunkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari jabatan Ketua Hakim pada 8 November 2023 setelah dinyatakan bersalah atas konflik kepentingan dalam putusan tersebut.^[134]

KPU juga dikritik karena menerima pendaftaran Gibran tanpa mengikuti prosedur yang semestinya pasca putusan MK. Oleh karena itu, pada 5 Februari 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari dan keenam komisioner KPU bersalah melakukan pelanggaran etik karena memperbolehkan Gibran mendaftarkan pencalonannya sebelum KPU melakukan penyesuaian usia minimum bagi calon dalam peraturan internalnya.^[135] Hasyim Asy'ari khususnya mendapat "peringatan keras terakhir" dari DKPP sedangkan enam lainnya hanya mendapat "peringatan keras".^[135] Hasyim mendapat teguran khusus tersebut karena Hasyim sudah dua kali menerima teguran keras dari DKPP terkait pelanggaran etik yang dilakukan pada Maret dan April 2023.^[135]

Gugatan diajukan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Gerakan Advokat Indonesia (Perekat Nusantara) terhadap Joko Widodo, Gibran Rakabuming, Anwar Usman dan Ibu Negara Iriana dengan tuduhan nepotisme dan dinasti politik di pihak tergugat, namun diberhentikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehari sebelum pemilu.^[136]

Debat Wakil Presiden

Kontroversi lainnya datang dari pengumuman KPU yang banyak disalahpahami bahwa debat calon wakil presiden tidak akan digelar,^[137][138] Hal ini menandai perubahan dari pemilu sebelumnya di mana calon wakil presiden saling berdebat lebih dari satu kali.^[137] Namun KPU membantah spekulasi tersebut dan kembali menegaskan bahwa dalam setiap debat, baik capres maupun cawapres harus hadir di setiap debat.^[139][140] Artinya, perdebatan antar calon wakil presiden tetap berjalan dan didampingi pasangannya, begitu pula sebaliknya.^{[139][140][141]}

Penggunaan media sosial dan disinformasi

Kampanye Prabowo Subianto terkenal karena upayanya dalam merehabilitasi citranya dari hubungannya dengan pelanggaran hak asasi manusia pada masa kediktatoran mantan Presiden Soeharto menjadi sosok kakek yang “imut dan gemoy” di kalangan pemuda, khususnya pemilih pemula, serta membuat avatar animasi dirinya di TikTok menggunakan kecerdasan buatan. Kampanye Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga menggunakan AI interaktif bot percakapan untuk berinteraksi dengan pemilih.^{[142][143][144]}

Selama kampanye, Anies Baswedan menjadi sasaran rekaman audio deepfake yang konon menunjukkan dirinya sedang dihukum oleh pendukung politik pada bulan Januari. Tim kampanye Prabowo Subianto menggunakan AI untuk menggambarkan anak-anak dalam iklan televisi, hal ini dinilai mengabaikan undang-undang yang melarang kemunculan anak di bawah umur dalam iklan politik.^[142]

Golkar, salah satu partai pendukung Prabowo sebagai presiden, mengunggah video deepfake yang dihasilkan AI di media sosial yang berisi simulasi Soeharto, yang meninggal pada tahun 2008, di mana ia muncul untuk mendesak para pemilih agar memilih calon dari partai tersebut pada pemilu mendatang. Hal ini menyebabkan beberapa organisasi masyarakat sipil mendesak KPU untuk menerapkan peraturan tentang penggunaan kecerdasan buatan.^[145]

Tuduhan dukungan negara

Pada tanggal 12 Februari 2024, jurnalis investigatif Dandhy Laksono merilis sebuah film dokumenter di YouTube yang disutradarai olehnya, berjudul Dirty Vote, yang menuduh bahwa Joko Widodo menggunakan dana negara untuk mendukung kampanye Prabowo Subianto, yang menjadi viral dalam sehari dan memicu tudingan sabotase yang dilakukan tim kampanye Prabowo.^[146] Kantor kepresidenan membantah klaim tersebut, sementara sejumlah unjuk rasa kemudian diadakan sebagai reaksi terhadap tuduhan tersebut.^[147]

Kesenjangan dalam penghitungan suara

Pada saat penghitungan suara, muncul dugaan bahwa jumlah suara yang muncul di aplikasi online Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) buatan KPU lebih besar dibandingkan dengan hasil sebenarnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengaitkan masalah ini dengan kemungkinan kesalahan pada aplikasi yang baru didirikan, dan menyambut baik audit terhadap Sirekap.^[148] Hingga 20 Februari, hasil Sirekap dari 1.223 TPS ditemukan tidak sesuai dengan hasil sebenarnya.^[149]

Hitung cepat

Hasil resmi diperkirakan akan diumumkan pada bulan Maret, namun quick count dari tabulator yang disetujui pemerintah keluar segera setelah TPS ditutup.^[150] Penghitungan awal dari Indikator Politik, Kompas, dan Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan bahwa Prabowo Subianto memperoleh antara 53,4 dan 59,8 persen suara, diikuti oleh Anies Baswedan, yang memperoleh antara 23,11 dan 26,39 persen, dan Ganjar Pranowo, yang menerima antara 16,72 dan 17,12 persen.^[151]

Hasil resmi

Suara menurut wilayah pemilihan

Suara menurut wilayah								Total suara	Grafik selisih suara
		Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Koalisi Perubahan		Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Koalisi Indonesia Maju		Ganjar Pranowo Mahfud MD Kerja Sama Partai Politik
		Suara	%	Suara	%	Suara	%
Sumatra	Aceh	2.369.534	73,56%	787.024	24,43%	64.677	2,01%	3.221.235
	Sumatera Utara	2.339.620	29,25%	4.660.408	58,26%	999.528	12,49%	7.999.556
	Sumatera Barat	1.744.042	56,53%	1.217.314	39,45%	124.044	4,02%	3.085.400
	Riau	1.400.093	37,96%	1.931.113	52,35%	357.298	9,69%	3.688.504
	Kepulauan Riau	370.671	32,15%	641.388	55,64%	140.733	12,21%	1.152.792
	Jambi	532.605	24,15%	1.438.952	65,23%	234.251	10,62%	2.205.808
	Bengkulu	229.681	18,10%	893.499	70,42%	145.570	11,47%	1.268.750
	Sumatera Selatan	997.299	18,98%	3.649.651	69,47%	606.681	11,55%	5.253.631
	Bangka Belitung	204.348	23,08%	529.883	59,85%	151.109	17,07%	885.340
	Lampung	791.892	15,49%	3.554.310	69,55%	764.486	14,96%	5.110.688
Jawa	Banten	2.451.383	34,02%	4.035.052	55,99%	720.275	9,99%	7.206.710
	DKI Jakarta	2.653.762	41,07%	2.692.011	41,67%	1.115.138	17,26%	6.460.911
	Jawa Barat	9.099.674	31,68%	16.805.854	58,50%	2.820.995	9,82%	28.726.523
	Jawa Tengah	2.866.373	12,58%	12.096.454	53,08%	7.827.335	34,35%	22.790.162
	DI Yogyakarta	496.280	19,80%	1.269.265	50,63%	741.220	29,57%	2.506.765
	Jawa Timur	4.492.652	17,52%	16.716.603	65,19%	4.434.805	17,29%	25.644.060
Kalimantan	Kalimantan Barat	718.641	22,34%	1.964.183	61,05%	534.450	16,61%	3.217.274
	Kalimantan Tengah	256.811	16,98%	1.097.070	72,53%	158.788	10.50%	1.512.669
	Kalimantan Selatan	849.948	35,16%	1.407.684	58,23%	159.950	6,62%	2.417.582
	Kalimantan Timur	448.046	20,09%	1.542.346	69,15%	240.143	10,77%	2.230.535
	Kalimantan Utara	72.065	17,67%	284.209	69,71%	51.451	12,62%	407.725
Nusa Tenggara	Bali	99.233	3,70%	1.454.640	54,26%	1.127.134	42,04%	2.681.007
	Nusa Tenggara Barat	850.539	26,20%	2.154.843	66,37%	241.106	7,43%	3.246.488
	Nusa Tenggara Timur	153.446	5,27%	1.798.753	61,80%	958.505	32,93%	2.910.704
Sulawesi	Sulawesi Utara	119.103	7,30%	1.229.069	75,31%	283.796	17,39%	1.631.968
	Gorontalo	227.354	29,39%	504.662	65,24%	41.508	5,37%	773.524
	Sulawesi Tengah	386.743	21,50%	1.251.313	69,57%	160.594	8,93%	1.798.650
	Sulawesi Tenggara	361.585	23,90%	1.113.344	73,60%	90.727	5,79%	1.565.656
	Sulawesi Selatan	2.003.081	37,94%	3.010.726	57,02%	265.948	5,04%	5.279.755
	Sulawesi Barat	223.153	27,23%	533.757	65,14%	62.514	7,63%	819.424
Maluku	Maluku Utara	200.459	26,85%	454.943	60,93%	91.293	12,23%	746.695
	Maluku	228.577	21,16%	665.371	61,59%	186.395	17,25%	1.080.323
Papua	Papua Barat Daya	48.405	13,53%	209.403	58,54%	99.899	27,93%	357.707
	Papua Barat	37.459	11,32%	172.965	52,26%	120.565	36,43%	330.989
	Papua Tengah	128.577	11,66%	638.616	57,94%	335.089	30,40%	1.102.282
	Papua	67.592	10,81%	378.908	60,62%	178.534	28,56%	625.034
	Papua Pegunungan	284.184	21,89%	838.382	64,56%	175.956	13,55%	1.102.282
	Papua Selatan	41.906	13,31%	162.852	51,74%	110.003	34,95%	314.761
Luar negeri		125.110	18,64%	427.871	63,73%	118.385	17,63%	671.366
Total		40.971.906	24,95%	96.214.691	58,59%	27.040.878	16,47%	164.227.475
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia[1]

Menyusul hasil penghitungan cepat tidak resmi, Prabowo mengklaim kemenangan pada malam tanggal 14 Februari di sebuah acara bersama para pendukungnya di Istora Gelora Bung Karno, dan menyebutnya sebagai "kemenangan seluruh rakyat Indonesia".^[157][158] Gibran pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang telah “memberi kesempatan kepada generasi muda.”^[147] Tim kampanye Ganjar Pranowo menyatakan tengah mendalami laporan pelanggaran pemilu dan dugaan "kecurangan struktural, sistematis, dan masif" dalam pemungutan suara.^[159] Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P, mengatakan penyimpangan pemilu dilakukan dari atas ke bawah, dimulai dengan keputusan mengizinkan Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus anggota tim pemenangan Anies Baswedan juga mengatakan, terdapat “indikasi kuat adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu presiden”.^[160] Pernyataan pengamat independen menunjukkan "tidak ada tanda-tanda penipuan sistemik".^[161]

Indeks Harga Saham Gabungan pada tanggal 15 Februari mencatat kenaikan paling tajam dalam dua bulan terakhir karena hasil hitung cepat menunjukkan kemenangan Prabowo, yang oleh para analis dikaitkan dengan hilangnya ketidakpastian politik yang mungkin timbul dari pemilu putaran kedua. Keuntungan terbesar diperoleh oleh bank, Perusahaan nikel, dan perusahaan infrastruktur.^[162]

Unjuk rasa

Menyusul tuduhan tersebut, polisi mengatakan akan mengizinkan protes damai.^[163] Sebuah demonstrasi diadakan di depan Istana Merdeka di Jakarta sebagai protes terhadap klaim kemenangan Prabowo pada tanggal 15 Februari, diikuti oleh demonstrasi pada tanggal 16 Februari melawan dugaan kecurangan pemilu^[164] dan persepsi dukungan Jokowi terhadap Prabowo di markas KPU.^[160] Jokowi menampik tudingan adanya kecurangan dan mengatakan bahwa bukti adanya kecurangan harus dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.^[165]

Analisis

Pasca keluarnya hasil hitung cepat, Lingkaran Survei Indonesia mengaitkan split-ticket voter dengan buruknya kinerja tandem Ganjar-Mahfud padahal PDI-P sukses tetap menjadi partai terbesar di pemilu. badan legislatif.^[166] Khususnya, Prabowo memenangkan suara terbanyak di provinsi-provinsi yang secara tradisional mendukung PDI-P, yaitu Jawa Tengah dan Bali.^[167] Jajak pendapat Kompas menunjukkan dukungan kuat terhadap pencalonan Prabowo dari pemilih non-Muslim dan Muslim Nahdlatul Ulama, yang menang di 36 dari 38 provinsi (kecuali Aceh dan Sumatera Barat, dimana pasangan Anies–Muhaimin memperoleh suara terbanyak).^[168] Akademisi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla, dalam kolom Kompas, mengaitkan kinerja kuat Prabowo dengan pemilih di Indonesia yang lebih mengutamakan kelanjutan kebijakan Jokowi dibandingkan kekhawatiran akan pelanggaran hukum dan etika.^[169] Anies–Muhaimin dan Ganjar–Mahfud juga masing-masing kalah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, meski partai pengusungnya (masing-masing PKB dan PDI-P) meraih suara terbanyak di kedua provinsi tersebut.^[170] Prabowo juga meraih suara terbanyak di Bali, kubu tradisional PDI-P, sebuah kemenangan yang dianggap oleh para analis dan tim kampanye Prabowo berkat dukungan dari Jokowi.^[171][172]

Dalam negeri

Presiden petahana, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ia telah bertemu dan mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran pada malam tanggal 14 Februari, berdasarkan hasil hitung cepat.^[173] Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan selamat kepada Prabowo dan menyatakan bahwa Prabowo "sekarang adalah panglima saya".^[174] Sultan dan Gubernur Yogyakarta, Hamengkubuwono X mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran atas kemenangan elektoral mereka dan menyatakan harapan atas keberhasilan pemerintahan mereka.^[175]

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dalam jumpa pers mengatakan partainya menerima hasil pemilu legislatif dan presiden serta mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang pemilu legislatif dan tandem Prabowo-Gibran.^[176] Meski begitu, Paloh menyatakan NasDem akan tetap mendukung upaya “mencari keadilan” terkait hasil pemilu. NasDem juga akan menggugat hasil pemilu, termasuk untuk pemilihan anggota legislatif di enam daerah pemilihan, yakni tiga daerah pemilihan di Sumatera, satu daerah pemilihan di Papua, dan dua daerah pemilihan di Jawa.^[177] Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menerima hasil tersebut dan Sekretaris Jenderal partai Aboe Bakar Alhabsy mengungkapkan kebahagiaannya atas perolehan 3 kursi dalam pemilu.^[178] Namun PKS menyatakan proses hukum pemilu masih berjalan dengan alasan kendala penggunaan Sirekap.^[178]

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa "Penting untuk menjaga proses pemilu untuk memastikan legitimasi, kepercayaan dan inklusivitas dalam hasil pemilu".^[179] Dalam kritik yang jelas terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, Anies menyatakan bahwa "pemimpin yang lahir dari proses yang diwarnai dengan kecurangan dan penyimpangan akan menghasilkan rezim yang menghasilkan kebijakan yang penuh ketidakadilan" dan timnya tidak menginginkan hal ini terjadi.^[179] Mereka secara resmi menolak hasil pemilihan presiden yang diumumkan oleh KPU dan bermaksud memprotes hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi.^[180]

Wakil Ketua Tim Hukum Kampanye Ganjar Pranowo juga menyatakan akan memprotes hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi dan menolak hasil pemilu presiden khususnya pada provinsi kubu PDI-P di Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.^[181] Meski begitu, Todung Mulya Lubis menyatakan tidak dalam posisi menolak hasil keseluruhan dan hanya ingin "memperbaiki kesalahan".^[181] Mitra koalisi PDI-P, PPP juga menolak hasil pemilu tersebut, dengan alasan adanya perbedaan antara hasil pemilu KPU dan internal partai.^[182]

Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas kemenangan mereka dalam pemilu tersebut dan menyampaikan harapan agar Indonesia semakin maju dan sukses di bawah kepemimpinan mereka.^[183] Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf mengucapkan selamat kepada pasangan calon legislatif (Prabowo–Gibran) yang telah memenangkan pemilu dan seluruh partai peraih kursi di pemilu legislatif.^[184] Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir pun sempat mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran, dengan harapan pasangan terpilih memiliki jiwa negarawan dalam mengemban amanah kerakyatan.^[185]

Internasional

Asia

•  Tiongkok – Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Lu Kang mengunjungi rumah Prabowo pada tanggal 18 Februari dan secara pribadi mengucapkan selamat kepadanya atas hasil pemilu sambil mengungkapkan harapan bahwa "Indonesia dan Tiongkok dapat tumbuh bersama, sejahtera bersama".^[186] Pada tanggal 20 Maret, Presiden Xi Jinping menyampaikan pesan ucapan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya dan mengatakan bahwa ia berharap dapat bertemu dengannya dan bekerja sama dengan pemerintahannya.^[187][188] This letter was delivered by Chinese Ambassador to Indonesia Lu Kang.^[189]
•  Timor Leste – Presiden José Ramos-Horta mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui panggilan telepon pada 19 Februari.^[190]
•  India – Perdana Menteri Narendra Modi mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas keberhasilan pemilu dan kepada Prabowo atas kemenangannya di media sosial. Modi mengatakan dia berharap dapat bekerja sama dengan presiden baru untuk memperkuat kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara.^[191]
•  Iran – Presiden Ebrahim Raisi menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo karena terpilih menjadi presiden berdasarkan hasil pemilu. Ia juga menyampaikan harapannya agar kedua negara dapat melakukan upaya kolaboratif, saling pengertian, dan berbagi upaya di bawah kepresidenan Prabowo.^[192]
•  Jepang – Perdana Menteri Fumio Kishida menyampaikan pesan ucapan selamat kepada Prabowo dan menyatakan keinginannya untuk mendorong kerja sama bilateral dalam menangani situasi regional dan internasional.^[193]
•  Yordania – Raja Abdullah II mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui panggilan telepon berdasarkan proyeksi hasil. Ia juga menyatakan bahwa Prabowo dibutuhkan oleh Indonesia dan menyatakan kesiapannya untuk menerima Prabowo di Yordania.^[194]
•  Malaysia – Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya dalam pemilu melalui panggilan telepon dan menyatakan di akun Twitter-nya bahwa ia adalah pemimpin pertama yang mengucapkan selamat kepadanya. Ia yakin, Prabowo mampu mengemban amanah yang diberikan dengan baik.^[195][196]
•  Palestina – Presiden Mahmoud Abbas menyampaikan pesan ucapan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya dalam pemilihan presiden dan menyatakan komitmen untuk bekerja sama menuju pengembangan dan kerja sama lebih lanjut. Ia juga menyatakan apresiasi Palestina atas dukungan Indonesia yang teguh terhadap perjuangan Palestina dan rakyatnya. Pesan tersebut disampaikan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.^[197][198]
•  Filipina – Presiden Bongbong Marcos mengucapkan selamat kepada Prabowo atas keunggulannya dalam penghitungan suara terakhir untuk menjadi Presiden di media sosial. Ia juga menyatakan harapannya untuk dapat memperdalam hubungan bilateral, khususnya dalam rangka perayaan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Filipina mendatang.^{[199][200][201]}
•  Arab Saudi – Raja Salman dari Arab Saudi mengirimkan kabel ucapan selamat kepada Prabowo Subianto karena memenangkan pemilu dan mendoakan kesuksesannya.^[202] Pangeran Muhammad bin Salman juga mengirimkan telegram kepada Prabowo untuk menyampaikan ucapan selamat.^[203]
•  Singapura – Presiden Tharman Shanmugaratnam mengucapkan selamat kepada Prabowo dan menyatakan bahwa amanah yang kuat menunjukkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinannya.^[204] Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya, dan mengucapkan selamat kepada Jokowi atas "kelancaran dan keberhasilan" pemilu tersebut.^[205] Dia juga menyatakan bahwa dia menghargai niat baik dan persahabatan Prabowo, serta menghargai wawasannya.^[204]
•  Sri Lanka – Presiden Ranil Wickremesinghe mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya dalam pemilu melalui panggilan telepon.^[195]
•  Taiwan – Presiden Tsai Ing-wen dan Wakil Presiden Lai Ching-te mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangan pemilunya melalui Kementerian Luar Negeri. Kementerian menyatakan Indonesia dan Taiwan memiliki nilai-nilai demokrasi dan liberal yang sama dan berharap dapat memperdalam hubungan bilateral dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.^[206]
•  Thailand – Perdana Menteri Srettha Thavisin mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya di media sosial. Ia menyatakan harapannya untuk memperkuat hubungan bilateral.^[207]
•  Turki – Presiden Recep Tayyip Erdoğan menyampaikan pesan ucapan selamat kepada Prabowo setelah pemilu dan menyatakan harapan bahwa hasilnya akan membawa berkah. Pesan tersebut disampaikan kepada Prabowo oleh Duta Besar Turki untuk Indonesia Talip Küçükcan.^[208]
•  Uni Emirat Arab – Presiden Muhammad bin Zayid Al Nahyan mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui panggilan telepon setelah hasil pemilu.^[209]

Australasia & Oseania

•  Australia – Menteri Luar Negeri Penny Wong mengatakan bahwa pemerintah Australia "berharap dapat bekerja sama secara erat dengan presiden berikutnya" ketika ia dilantik.^[144] Perdana Menteri Anthony Albanese menelepon Prabowo pada tanggal 15 Februari, dan menulis di akun Twitter bahwa ia adalah "pemimpin asing pertama yang berbicara hari ini dengan Prabowo, yang jelas unggul dalam penghitungan resmi dan tidak resmi".^[210][211] Pada tanggal 23 Februari, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Richard Marles secara pribadi mengucapkan selamat kepada Prabowo selama kunjungan resminya ke Kementerian Pertahanan Indonesia di Jakarta.^[212]
•  Selandia Baru – Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Winston Peters mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui akun Twitter-nya dan mengatakan bahwa ia berharap dapat memperkuat kemitraan komprehensif antara kedua negara.^[213][214]

Eropa

•  Ceko – Perdana Menteri Petr Fiala mengucapkan selamat kepada Prabowo di media sosial dan menyatakan "kesiapan untuk memperkuat hubungan bilateral".^[215]
•  Prancis – Presiden Emmanuel Macron mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui panggilan telepon dan menyampaikan harapannya untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik antara Perancis dan Indonesia.^[216]
•  Jerman – Kanselir Olaf Scholz mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya dan menyambut baik kesempatan untuk lebih mengembangkan kemitraan strategis antara Indonesia dan Jerman di bidang perdamaian dan keamanan, kerja sama ekonomi, dan komitmen bersama melawan perubahan iklim.^[217]
•  Hungaria – Perdana Menteri Viktor Orbán mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya dan berharap hubungan bilateral kedua negara menjadi lebih baik. Surat tersebut diserahkan kepada Prabowo oleh Duta Besar Hongaria untuk Indonesia Lilla Karsay.^[218]
•  Belanda – Perdana Menteri Mark Rutte mengucapkan selamat kepada Prabowo menyusul proyeksi hasil pemilu di media sosial. Ia juga menyatakan bahwa ia berharap dapat terus mengembangkan persahabatan dan ikatan yang kuat antara negara mereka.^[219]
•  Rusia – Presiden Vladimir Putin mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangan pemilunya dan menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Prabowo akan berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut hubungan antara negara-negara tersebut dan memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.^[220]
•  Serbia – Presiden Aleksandar Vučić mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui panggilan telepon pada 22 Februari.^[221]
•  Spanyol – Perdana Menteri Pedro Sánchez menyampaikan surat ucapan selamat kepada Prabowo atas hasil pemilu dan menyatakan keyakinannya atas pengalaman dan kinerja baik Prabowo untuk memimpin Indonesia di masa depan. Surat tersebut diserahkan kepada Prabowo oleh Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Francisco de Asis Aguilera Aranda.^[222]
•  Swiss – Presiden Viola Amherd menyampaikan surat ucapan selamat kepada Prabowo atas kemenangan elektoralnya sebagai presiden kedelapan Indonesia. Surat tersebut disampaikan Duta Besar Swiss untuk Indonesia Olivier Zehnder.^[223]
•  Ukraina – Presiden Volodymyr Zelenskyy mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui panggilan telepon setelah hasil pemilu dan mengundangnya ke pertemuan puncak mendatang mengenai formula perdamaian Ukraina di Swiss pada bulan April.^[224]
•  Britania Raya – Perdana Menteri Rishi Sunak menyampaikan pesan ucapan selamat kepada Prabowo atas kemenangan pemilunya. Pesan tersebut disampaikan ke rumah Prabowo oleh Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia, Dominic Jermey.^[225] Jermey juga mengucapkan selamat kepada "ratusan ribu kandidat yang berkampanye di seluruh nusantara" dan memuji pemilu tersebut sebagai "festival demokrasi yang benar-benar epik".^[226]

Amerika

•  Nikaragua – Presiden Daniel Ortega dan Wakil Presiden Rosario Murillo mengucapkan selamat kepada Prabowo dan mengatakan mereka berharap dapat memperkuat hubungan kedua negara.^[227][228]
•  Amerika Serikat – Juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller mengucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia "atas jumlah pemilih yang besar" dalam pemilu tersebut, dan menyebutnya sebagai "bukti ketahanan dan kekuatan pemilu". komitmen rakyat Indonesia terhadap proses demokrasi dan lembaga pemilu”.^[229] Ketika ditanya mengapa Gedung Putih belum memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya, Penasihat Komunikasi Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby mengatakan pernyataan itu akan dikeluarkan pada waktu yang tepat dan akan menghormati kemauan rakyat Indonesia.^[230] Pada tanggal 12 Maret, Presiden Joe Biden menyampaikan surat ucapan selamat kepada Prabowo atas kemenangan pemilunya yang disampaikan oleh Duta Besar AS untuk ASEAN, Yohannes Abraham. Ia mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas keberhasilan pemilu mereka, dan menyebutnya sebagai "bukti komitmen terhadap demokrasi" dan ia berharap dapat memperkuat hubungan Indonesia–Amerika Serikat lebih jauh lagi.^[231] Pada tanggal 22 Maret, Biden secara pribadi menelepon Prabowo untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya dalam pemilu.^[232] Menteri Luar Negeri Antony Blinken juga mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya dan mengatakan bahwa ia berharap dapat bermitra erat dengan pemerintahan yang akan datang.^[233][234]

Selain Prabowo, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga mendapat ucapan selamat dari pejabat pemerintah asing.^[235]

• 
  Foto surat suara
• 
  Daftar pasangan calon berikut foto, gambar partai koalisi, serta visi dan misi

• Debat presidensial Indonesia 2024
• Dukungan dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024
• Hasil survei pemilihan umum Presiden Indonesia 2024
• Insiden kelelahan dalam pemilihan umum Indonesia 2024
• Pemilihan umum Presiden Rusia 2024
• Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2024

• (Indonesia) Situs web resmi