Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014

Perubahan peraturan

Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%.^[2]

Peserta

Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, di mana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014.^[2] Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen.^[3] Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual.^[4] Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014.^[2] Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi hanya ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014.^[5]Berikut daftar 12 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 beserta nomor urutnya.^[2][6]

Partai Politik yang tidak lolos verifikasi

Sementara berikut ini adalah daftar partai yang mendaftar sebagai peserta namun gagal dalam verifikasi

Partai		Verifikasi
		Awal	Administrasi	Faktual
Partai Bulan Bintang****	PBB	Y	Y	T
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia****	PKPI	Y	Y	T
Partai Demokrasi Pembaruan	PDP	Y	Y	T
Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru	PKBIB	Y	Y	T
Partai Peduli Rakyat Nasional	PPRN	Y	Y	T
Partai Persatuan Nasional	PPN	Y	Y	T
Partai Karya Peduli Bangsa	PKPB	Y	T
Partai Damai Sejahtera	PDS	Y	T
Partai Demokrasi Kebangsaan	PDK	Y	T
Partai Karya Peduli Bangsa	PKPB	Y	T
Partai Karya Republik	Pakar	Y	T
Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia	PKDI	Y	T
Partai Kebangkitan Nasional Ulama	PKNU	Y	T
Partai Kedaulatan		Y	T
Partai Kongres		Y	T
Partai Bhinneka Indonesia		Y	T
Partai Buruh		Y	T
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	PNBK Indonesia	Y	T
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	PNI Marhaenisme	Y	T
Partai Nasional Republik	Nasrep	Y	T
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	PPPI	Y	T
Partai Republika Nusantara	RepublikaN	Y	T
Partai Penegak Demokrasi Indonesia	PPDI	Y	T
Partai Serikat Rakyat Independen	PSRI	Y	T
Partai Republik		Y	T
Partai Pemersatu Bangsa	PPB	T
Partai Barisan Nasional	Barnas	T
Partai Matahari Bangsa	PMB	T
Partai Pemuda Indonesia	PPI	T
Partai Aksi Rakyat		T
Partai Islam		T
Partai Merdeka		T
Partai Patriot		T
Partai Pelopor		T
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah		T
Partai Republik Indonesia		T
Gagal Verifikasi Awal: Parpol pasca putusan Bawaslu Gagal Verifikasi Administrasi: Parpol yang dokumennya tidak lengkap* Gagal Verifikasi Faktual: Parpol yang syarat jumlah anggotanya tidak mencukupi ****Menjadi peserta setelah gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Pada tanggal 10 Maret 2013, sepuluh partai politik yang gagal dalam verifikasi administrasi menyatakan bergabung dengan salah satu partai yang lolos menjadi peserta yaitu Partai Hati Nurani Rakyat:^[7]

Perubahan peraturan

Dalam UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, pada awalnya ditetapkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 3,5% juga berlaku untuk DPRD.^[8] Akan tetapi, setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.^[2][8]

Peserta

Peserta pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik yang sama dengan peserta pemilihan umum anggota DPR, kecuali khusus untuk Provinsi Aceh ditambah dengan partai politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Berikut adalah daftar 3 partai politik lokal yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagai peserta pemilihan umum anggota DPRD di Aceh beserta nomor urutnya.^[9]

Dewan Perwakilan Rakyat

daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan total 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi. Penentuan besarnya daerah pemilihan disesuaikan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Kabupaten baru yang tidak tertulis di bawah masih digabung dengan kabupaten induk sebelum pemekaran.

Dewan Perwakilan Daerah

Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPD adalah provinsi sehingga terdapat 33 daerah pemilihan untuk 33 provinsi. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan atau provinsi adalah empat orang.

Hasil penghitungan suara resmi

Keterangan:

• Pembatasan garis hitam: Karena adanya penerapan parliamentary threshold (PT), partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 3,5% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.

Statistik

• Jumlah suara sah: 124.972.491
• Jumlah suara tidak sah: 14.601.436
• Jumlah pemilih: 139.573.927
• Jumlah yang tidak memilih: 46.152.097
• Jumlah pemilih terdaftar: 185.826.024

Hasil penghitungan cepat

Sebelum hasil akhir pemilihan umum diumumkan KPU, berbagai lembaga survei yang telah terdaftar di KPU telah mengumumkan hasil perhitungan cepat beberapa jam setelah seluruh TPS (tempat pemungutan suara) ditutup pada tanggal 9 April 2014 pukul 13.00 WIB / WITA / WIT. Umumnya perhitungan cepat dari lembaga survei memiliki hasil yang mendekati hasil akhir dari KPU. Hasil hitung cepat lembaga survei dapat dilihat pada tabel di bawah ini (beserta hasil akhir KPU, sebagai catatan perbandingan):